Tarif Listrik Tidak Naik Sejak 2017, Pemerintah Sudah Tanggung Rp 337 Triliun Buat Subsdi dan Kompensasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif listrik orang kaya atau golongan pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas diputuskan naik mulai 1 Juli 2022 mendatang. Penyesuaian ini dilakukan setelah sejak 2017 tak ada kenaikan tarif listrik bagi seluruh pelanggan PLN.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pemerintah telah menanggung biaya sebesar Rp 337, 47 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi listrik. Terdiri dari subsidi listrik Rp 243,3 triliun dan kompensasi listrik Rp 94,17 triliun.

"Sejak 2017 itu pemerintah tak ada kenaikan tarif listrik, dengan tidak menerapkan tariff adjustment, dalam hal ini pemerintah sudah menggelontorkan subsisi Rp 243 triliun dan kompensasi Rp 94,17 triliun sejak 2017 hingga 2021," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Sejak 2014, sebenarnya penerapan penyesuaian tarif atau tariff adjustment bagi pelanggan non-subsidi sudah dilakukan secara otomatis setiap bulannya. Lalu, pada 2017 pemerintah menetapkan untuk pelanggan non-subsidi dikenakan penyesuaian tarif secara otomatis per tiga bulan.

Kendati demikian, perubahan tersebut belum dilaksanakan, karena hingga kuartal II-2022 pemerintah memutuskan tidak ada perubahan tarif listrik.

Sepanjang 5 tahun terakhir tersebut tidak ada perubahan tarif listrik bagi golongan non-subsidi meskipun terjadi perubahan kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam APBN.

Menurut Darmawan, dengan tak adanya penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi sepanjang 2017 hingga pertengahan 2022, secara khusus kompensasi yang tidak tepat sasaran atau dinikmati rumah tangga golongan kaya mencapai sebesar Rp 4 triliun.

"Total kompensasi yang tidak tepat sasaran itu mencapai Rp 4 triliun selama 2017-2022 tidak ada automatic tariff adjustment. Setiap kWh yang disalurkan pada keluarga dengan ekonomi mampu itu ada kompensasi bantuan dari pemerintah. Ini yang kemudian diputuskan bahwa bantuan pemerintah kurang tepat sasaran," jelas dia.

Pada tahun ini pun, kondisi ekonomi global terus bergejolak membuat harga komoditas energi melonjak. Kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, di mana setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 1 dollar AS bedampak pada kenaikan BPP sebesar Rp 500 miliar.

"Sehingga pada tahun 2022 saja, diproyeksikan pemerintah perlu menyiapkan kompensasi sebesar Rp 65,9 triliun," kata Darmawan.

Oleh sebab itu, seiring dengan semakin tingginya gap antara tarif listrik yang berlaku saat ini dengan harga keekonomuiannya, diputuskan untuk kembali menerapkan tariff adjustment pada beberapa golongan pelanggan non-subsidi.

Tarif listrik orang kaya atau golongan R2 dengan daya 3.500 VA-5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas akan naik mulai 1 Juli 2022.

Nantinya sepanjang Juli-September 2022, untuk pelanggan rumah tangga golongan R2 dan R3 tarif listriknya disesuaikan dari Rp 1.444,70 per kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp 111.000 per bulan untuk pelanggan R2 dan Rp 346.000 per bulan untuk pelanggan R3.

"Kembali dilakukan automatic tariff adjustment, jadi bisa naik atau turun, kebetulan saat ini naik. Pelaksanaan ini penekanannya untuk mengoreksi bantuan pemerintah, yang secara filosofis harusnya tepat sasaran. kali ini dinikmati kelompok mampu, dan ini perlu direalokasi untuk mendukung program pemerintah yang menyasar ekonomi lemah," pungkasnya.