Presiden dan PM Mundur, Sri Lanka Harus Hadapi Krisis Ekonomi dan Transisi Kekuasaan

Dikutip dari CNN, Senin (11/7/2022), Rajapaksa telah setuju untuk mengundurkan diri pada 13 Juli 2022. Begitu pula dengan Wickremesinghe yang bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri kedua pemimpin itu diikuti oleh empat menteri lainnya yakni Menteri Pariwisata dan Pertanahan Harin Fernando, Menteri Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Asing Manusha Nanayakkara, Menteri Terkait Transportasi sekaligus Juru Bicara Kabinet Bandula Gunawardena, dan Menteri Terkait Investasi Dhammika Perera.

Pengumuman pengunduran diri para pejabat tinggi itu disambut antusias oleh masyarakat Sri Lanka. Para pengunjuk rasa merayakan pengunduran diri dengan bernyanyi di jalan-jalan dan menyalakan kembang api, menandai kemenangan bersejarah bagi mereka yang telah menuntut pengunduran diri Rajapaksa selama berbulan-bulan karena pemerintahannya telah gagal mengatasi krisis ekonomi.

Krisis ekonomi

Gejolak ekonomi telah menjerumuskan negara kepulauan Samudra Hindia yang berpenduduk 22 juta jiwa itu ke dalam krisis kemanusiaan yang mengerikan, membuat jutaan orang berjuang untuk bisa mendapatkan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar minyak (BBM).

Sri Lanka bangkrut setelah gagal menghentikan krisis ekonomi terburuk yang dihadapinya dalam sejarah kemerdekaannya. Negara itu bahkan sempat menutup sementara sekolah dan menghentikan layanan yang tidak penting untuk menghemat cadangan BBM yang menipis.

Sri Lanka menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan, berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk karena kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting, termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Kondisi ekonomi tersebut memicu masyarakat dan mahasiswa melakukan protes berbulan-bulan dan meminta Gotabaya mundur karena dituduh korupsi dan salah mengurus negara. Puncak protes pun terjadi pada Sabtu (9/7/2022), ketika ribuan pengunjuk rasa memasuki ibu kota, Kolombo, dan mengerumuni kediaman Rajapaksa.

Siaran video di televisi Sri Lanka dan di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa memasuki rumah Rajapaksa setelah menerobos barikade polisi. Di dalam gedung era kolonial bercat putih itu, para demonstran masuk ke kamar dan koridor, menggantungkan spanduk, hingga bermain-main di kolam renang.

Para pengunjuk rasa juga menargetkan Wickremesinghe dengan membakar kediaman pribadinya di Fifth Lane, sebuah lingkungan makmur yang terletak di ibu kota.

Rajapaksa maupun Wickremesinghe tidak berada di tempat tinggal mereka ketika gedung-gedung itu diduduki masyarakat. Menurut pejabat keamanan, keduanya telah dipindahkan ke lokasi yang aman.

Eskalasi kerusuhan yang drastis pada hari Sabtu kemarin dapat mengakhiri dinasti politik keluarga Rajapaksa, yang telah memerintah Sri Lanka selama dua dekade terakhir.

Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan, keputusan Rajapaksa untuk mundur diambil agar memastikan penyerahan kekuasaan secara damai.

Transisi kekuasaan

Namun, kondisi selanjutnya yang harus dihadapi adalah transisi kekuasaan yang pada akhirnya akan diliputi oleh ketidakpastian. Pemerintahan baru yang dibentuk harus mampu menghidupkan kembali ekonomi Sri Lanka yang runtuh.

Menurut konstitusi Sri Lanka, ketua parlemen akan menjabat sebagai penjabat presiden selama maksimal 30 hari setelah Rajapaksa dan Wickremesinghe resmi mengundurkan diri.

Sementara itu, parlemen akan memilih presiden baru dalam waktu 30 hari dari salah satu anggotanya yang akan menjabat selama dua tahun sisa masa jabatan pemerintahan saat ini.

Pada Minggu (10/7/2022), Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat menyatakan melalui Twitter, bahwa Rajapaksa telah kehilangan kepercayaan rakyatnya.

Komite itu menilai saat ini semua pihak harus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mendorong pemerintahan baru menghormati aspirasi demokrasi dan ekonomi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang layak diterima oleh rakyat Sri Lanka.

"Militer dan polisi harus menahan diri dan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, dalam krisis ini," kata Komite tersebut.

Sebelumnya, Wickremesinghe mengatakan melakukan kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) adalah jalan satu-satunya agar negara ini bisa kembali pulih. Tapi baru-baru ini, ia mengungkapkan, bahwa negosiasi dengan IMF rumit karena Sri Lanka telah menjadi negara bangkrut.

Pada April 2022, Sri Lanka mengalami gagal bayar dan menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri karena kekurangan mata uang asing. Total utang luar negerinya mencapai 51 miliar dollar AS, yang harus dibayar kembali 28 miliar dollar AS pada akhir 2027.

Dalam pembentukan pemerintahan baru, Wickremesinghe menyarankan untuk memiliki pemerintahan dengan melibatkan semua partai. Ia juga menyatakan, meski telah menyatakan mengundurkan diri, namun ia akan benar-benar meninggalkan pemerintahan sampai pemerintahan baru terbentuk.

“Hari ini di negara ini, kami mengalami krisis bahan bakar, kekurangan pangan, kami memiliki kepala Program Pangan Dunia datang ke sini dan kami memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan IMF,” kata Wickremesinghe.

“Oleh karena itu, jika pemerintahan ini pergi, maka harus ada pemerintahan lain," tambahnya.