Sri Mulyani Sebut RI Jangan Baper Jika Dikritik Soal Penurunan Emisi, Kenapa?

Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen pada 2030 dengan upaya sendiri, atau mengurangi hingga 41 persen dengan dukungan internasional.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam pembahasan mengenai pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) tidak hanya mencakup keterjangkaun, tapi juga masalah perubahan iklim dan aspek pemerataan. Semua itu menjadi tanggung jawab seluruh negara.

"Hal ini sesuai dengan prinsip UNFCCC tentang tanggung jawab bersama, tetapi berbeda untuk negara seperti Indonesia yang belum memanfaatkan hutan tropis, tentunya Indonesia akan dikritisi dalam hal pengelolaan hutan tropis," ujarnya dalam acara Road to G20: Sustainable Finance di Bali, Rabu (13/7/2022).

Ia mengungkapkan, sebagai negara berkembang yang masih terus mendorong pembangunan, dan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia tentunya masih membutuhkan banyak energi listrik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan energi listrik tersebut diakui akan menghasilkan banyak emisi karbon, terlebih saat ini memang Indonesia masih menggunakan listrik yang berasal dari pembangkit berbasis energi fosil.

Meski demikian, Sri Mulyani meminta, Indonesia tak perlu terbawa perasaan (baper) ketika dikritisi mengenai upaya penurunan emisi karbon. Ia menekankan, kewajiban menurunkan emisi menjadi tugas bersama, baik negara berkembang maupun negara maju.

"Bagi Indonesia, sumber emisi CO2 yang berasal dari sektor kelistrikan tentunya menjadi salah satu bidang yang juga akan dikritisi. Tapi ini bukan hanya untuk Indonesia, makanya orang Indonesia jangan baper, karena negara kita juga akan dikritisi," ungkapnya.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, tidak hanya pada negara berkembang, dunia juga akan mencermati komitmen negara-negara maju. Seperti terkait komitmen Amerika Serikat (AS) terhadap perubahan iklim.

Begitu pula pada komitmen Eropa terhadap penurunan emisi di tengah situasi geopolitik, mengingat perang antara Rusia dan Ukraina telah membuat akses energi ke Eropa menjadi terganggu.

"Komitmen mereka terhadap perubahan iklim pasti juga akan diteliti. Jadi semua negara akan diteliti. Untuk Indonesia, karena kita sudah berkomitmen pada NDC kontribusi yang ditentukan secara nasional. Reputasi dan kredibilitas komitmen negara kita tentunya perlu terus dipertahankan dan dijaga," tutup dia.