Asosiasi Minta Pemerintah Bentuk Badan Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Gabungan Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyarankan pemerintah agar mau membentuk lembaga atau Badan Sawit Indonesia.

Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, dengan dibentuknya badan sawit ini diharapkan bisa menyelasaikan persoalan minyak sawit di Tanah Air.

"Solusinya itu dirikan Badan Sawit Indonesia. Jadi tidak seperti sekarang semua Menteri mencampuri. Sekarang ini, sawit itu dipimpin hanya seorang Eslon III, menyedihkan sekali," ujar Gulat dalam diskusi virtual, Senin (25/6/2022).

Hal serupa juga diamini oleh Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga.

Dia mengatakan, carut marut minyak sawit terjadi karena adanya disparitas antara harga komersil dan eceren.

Oleh karena itu, ia pun beranggapan perlunya dibentuk sebuah badan yang fokus menangani hal ini seperti Pertamina.

"Kalau ini ditangani satu badan, dan menjalankannya model Pertamina. Ini ngga akan terjadi. Dengan catatan sumber pasokan diganti sumber kelapa sawit. Sampai kapan pun masalah ini tidak akan terjadi carut marut," jelasnya.

Selain itu dia juga mengusulkan agar pemerintah mencabut kebijakan DMO. Sebab kata dia, keran DMO bergantung kepada masuknya distribusi lokal.

"Selain itu yang perlu diingat, produsen tidak semua eksportir. Banyak dari mereka (produsen) yang fokus domestik," jelas dia.

"Kami sepakat DMO segera dihapus. Persoalannya bagaimana minyak goreng sampai ke masyarakat pelosok. Karena kalau selisih harga besar itu akan ada black market. Itu ngga bisa kontrol. Kita ikutin pemrintah," sambung dia.

Sementara itu Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom menjelasan permasalahan ini sangat membingungkan.

Karena di satu sisi ingin harga sawit dan ekspor tinggi, supaya pemasukan negara tinggi. Namun di sisi lain juga ingin minyak sawit murah, agar harga minyak goreng murah.

"Jangan banyak yang ngaturlah. Soal harga tinggi serahkan saja ke pasar, soal harga murah disitulah fungsi BUMN. Kalau minyak goreng sudah dianggap sebagai hajat hidup orang banyak serahkan ke PTPN, selesai," ungkap Maruli.