Harga Minyak Dunia Terlalu Tinggi, Bamsoet: Tidak Ada Negara Beri Subsidi BBM Sebesar RI

Sementara itu, APBN telah menanggung beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertalite dan Solar serta LPG sudah mencapai Rp 502 triliun.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet mengatakan, kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi dan beban subsidi BBM tersebut membuat pemerintah sulit mengupayakan tambahan subsidi.

"Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu," ujar Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurut Bamsoet, kenaikan harga energi ini akan menyebabkan kenaikan laju inflasi yang dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi Indonesia per Juli 2022 berada di level 4,94 persen dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.

"Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk BBM hingga listrik pada 2023.

Ia tak memerinci berapa besaran anggarannya karena akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan 2022 di 16 Agustus 2022. Namun, Sri Mulyani memastikan nilainya akan tetap besar.

"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar, yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," ungkapnya dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Menurut Bendahara Negara itu, lewat alokasi subsidi dan kompensasi energi itu, pemerintah berupaya menjaga harga-harga bisa stabil di tengah gejolak ekonomi global.

"Artinya, tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi (anggaran) subsidi yang meningkat," kata dia.