Dukung Investasi Telkomsel di GoTo, Komisi VI DPR: Kita Ingin Startup Milik Indonesia

Sejumlah pihak menilai, aksi korporasi yang dilakukan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) itu sebagai kesalahan, karena Telkomsel berpotensi merugi akibat penurunan nilai aset.

Namun demikian, Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty menilai, aksi korporasi tersebut sebagai salah satu bentuk transformasi bisnis digital BUMN yang memang harus dilakukan, di tengah percepatan transformasi digital mengikuti perkembangan teknologi.

“Suka tidak suka, Telkom dan Telkomsel harus mentransformasi bisnisnya. Kalau Telkom Telkomsel tidak masuk ya kembali semuanya investasi itu nanti akan diambil oleh perusahaan-perusahaan digital asing,” ujar Evita dalam rapat kerja bersama Wamen II BUMN, Kamis (25/8/2022).

Lebih lanjut dia menyebutkan, Presiden Joko Widodo juga telah mewanti-wanti kepada perusahaan-perusahaan pelat merah, tentang penting dan mendesaknya membangun ekosistem digital.

"Sementara Pak Jokowi selalu mengatakan jangan sampai jaringan yang kita buat ini, jaringan infrastruktur Telkom yang dibuat sebegitu memakan biaya yang tinggi tetapi tidak terbangun ekosistemnya," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus menilai, transformasi BUMN menuju digital menjadi sangat penting, di mana langkah tersebut telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan pelat merah lain.

"Saya mendukung upaya investasi yang dilakukan ini . Dan saya kira kita harus menjadi backbone. Kalau kita tidak jadi backbone aksi digitalisasi ini, kita rugi, karena asing akan segera menyerap dan mengambil alih sehingga kita dirugikan," tuturynya.

Sementara itu, Wamen II BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, dengan meningkatnya potensi ekonomi digital, BUMN berupaya untuk terus berkontribusi dalam perkembangan digitalisasi di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut pria yang akrab disapa Tiko itu juga menegaskan, investasi yang dilakukan Telkomsel ke GoTo tidak memerlukan izin dari Kementerian BUMN, mengingat Telkomsel merupakan anak usaha dari Telkom.

"Kami meyakini tidak ada fraud dalam transaksi ini, tidak ada kick back, dan isu benturan kepentingan," ucap Tiko.