Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, KSPI: Tidak Ada Anggota DPR yang Temui Buruh

Padahal kata dia, buruh hanya meminta agar DPR membentuk panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) kenaikan harga BBM.

"Mereka (anggota DPR) tidak ada yang menemui kami. Mungkin tidak mau membentuk Panja BBM sesuai tuntutan buruh," ujar Said kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Lantaran aspirasinya tidak didengar para anggota DPR, buruh akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (8/9/2022). Isi suratnya tak lain meminta Jokowi untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.

"Bersurat hari Kamis ini (ke Presiden)," ucap Said Iqbal.

Dalam demo kali ini, buruh dari sejumlah organisasi memadati depan Gedung DPR/MPR RI hingga ke badan Jalan Raya Gatot Subroto mengarah Simpang Slipi. Mereka memasang spanduk berukuran besar hingga menutupi gerbang masuk utama kompleks parlemen.

Spanduk tersebut bertulisan tiga tuntutan yang dibawa oleh massa aksi. Pertama adalah menolak kenaikan harga BBM. Kedua, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, menuntut kenaikan UMK/UMDK tahun 2023 sebesar 10-13 persen.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, serta BBM non-subsidi Pertamax pada 3 September. Penyesuaian harga ini pun memicu aksi dari para kalangan masyarakat, salah satunya buruh.