Sri Mulyani Usul Tambah PMN Rp 15,5 Triliun buat Bangun Jalan Tol hingga Perawatan Pesawat Garuda

"Dalam Undang-undang APBN, ada cadangan pembiayaan sebesar Rp 21,48 triliun, maka itu kami mengusulkan (penambahan PMN)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022).

Secara rinci, ketiga perusahaan pelat merah yang akan ditambah modalnya yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, serta Bank Tanah senilai Rp 500 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan, suntikan modal pada Hutama Karya merupakan kelanjutan PMN dari periode-periode sebelumnya dengan tujuan penyelesaian konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I.

Pada Bank Tanah, dana PMN di antaranya akan digunakan untuk pengadaan tanah seluas 14.086,5 hektar dan pengembangan tanah seluas 444,5 hektar.

Sementara pada Garuda Indonesia, suntikan PMN akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan maintenance, restorasi, maintenance reserve, dan modal kerja perusahaan.

Hutama Karya perlu bangun tol di tengah kerugian

Kondisi keuangan Hutama Karya memburuk, meski demikian pembangunan jalan tol yang menjadi penugasan pemerintah perlu dirampungkan. Oleh sebab itu, suntikan PMN diperlukan untuk bisa menyelesaikan pembangunan Tol Trans Sumatera.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan kerugian Hutama Karya akan membengkak hingga 6 triliun pada 2026. Peningkatan kerugian itu di antaranya karena pengerjaan pembangunan sejumlah tol.

"Diperkirakan di 2026 Hutama Karya mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban Kemenkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022).

Dia menyebutkan, Hutama Karya mengalami kerugian sekitar Rp 2 triliun pada 2020 dan Rp 2,4 triliun pada 2021 yang disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung.

Di sisi lain, sebagian ruas dari Jalan Tol Trans Sumatera ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncanakan di awal.

Selain itu, Hutama Karya juga mengalami peningkatan ekuitas dan liabilitas karena PMN dan penarikan porsi utang untuk pembangunan JTTS.

"Kalau lihat dari periode 2014 ke kuartal II-2022 telah terjadi peningkatan aset sebesar 2.000 persen, sementara liabilitas naik 1.300 persen dan karena dukungan pemerintah maka ekuitas tumbuh sebesar 5.454 persen," paparnya.

Bila melihat rasionya, debt to EBITDA perusahaan mengalami peningkatan hingga 14,49 kali yang menunjukkan bahwa Hutama Karya berpotensi tidak memiliki cukup pendapatan untuk membayar kewajibannya.

Kemudian debt-service coverage ratio (DSCR) serta interest coverage ratio (ICR) Hutama Karya berjumlah kurang dari 1 pada 2 tahun terakhir. Hal itu menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang maupun bunga tanpa mencari sumber pendanaan lain.

Seiring dengan kondisi Hutama Karya yang merugi, pemerintah berencana menambah PMN sebesar Rp 7,5 triliun. Maka total suntikan PMN yang dialokasikan untuk Hutama Karya menjadi sebesar Rp 31,3 triliun di 2022.

Secara rinci, tambahan PMN tersebut merupakan kelanjutan dari penyertaan modal negara yang diberikan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.813 kilometer (km).

Adapun rencana penggunaan PMN tersebut adalah untuk ruas Sigli-Banda Aceh sekitar Rp 2,830 triliun, kemudian untuk ruas Kisaran-Indrapura Rp 1,127 triliun.

Lalu untuk melanjutkan proses konstruksi ruas Pekanbaru-Dumai sebesar Rp 1,136 triliun, ruas Indralaya-Muara Enim Rp 2,310 triliun, dan ruas Penanjung-Bengkulu sekitar Rp 97 miliar.

"Urgensinya itu karena ada ruas-ruas yang telah beroperasi secara penuh, namun kebutuhan pendanaan porsi ekuitas dari PMN-nya belum terpenuhi secara keseluruhan. Lalu progres pembangunan konstruksi pada ruas Jalan Tol Trans Sumatra tahap I lebih tinggi dari progres ketersediaan dana," papar Rionald.

Garuda butuh PMN buat tambah pesawat

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, dana PMN yang diberikan pemerintah bakal digunakan untuk kebutuhan perawatan (maintenance) sekitar 28 pesawat yang selama pandemi disimpan di hanggar.

Adapun saat ini Garuda mengoperasikan 38 pesawat dan berencana terus menambah hingga menjadi 66 pesawat.

"Pada saat pandemi, kita kan mulai enggak ada income, bekurang habis, mulailah sewa pesawat tidak dibayar, maintenance tidak dibayar, atau bahkan tidak di-maintenance, jadi pesawatnya kita masukkin hanggar. Nah dengan PMN yang tadi, (pesawat) yang tadinya masuk ini, dibenerin," kata dia saat ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Selain untuk kebutuhan perawatan pesawat, PMN akan digunakan untuk restorasi dan modal kerja perusahaan, di antaranya pembayaran sewa pesawat dan pembayaran avtur di masa mendatang.

Rencananya, PMN pada Garuda akan diberikan melalui skema right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Meski demikian, penambahan modal itu belum terealisasi, sebab baru akan diberikan setelah kesepakatan perdamaian dengan kreditur sudah disahkan dalam putusan homologasi di pengadilan.

"Jadi PMN masuk sesudah balanced neracanya Garuda relatif sudah lebih managable, dan negosiasi dengan kreditur sudah dilakukan dan sudah disahkan dalam putusan pengadilan yang homologasi,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI.

Ia menekankan, pemberian PMN perlu dibarengi dengan perbaikan kinerja keuangan dan bisnis Garuda. Lantaran, pemerintah tak ingin lagi maskapai pelat merah tersebut beroperasi dengan mengulangi kesalahan di masa lalu yang menyebabkan kerugian dan penumpukan utang.

"Jadi ini satu paket dengan right issue dan kesepakatan dengan para kreditur. Namun, untuk masalah governance di Garuda, terutama menyangkut korupsi masa lalu, tetap dilakukan oleh penegak hukum, terpisah dari korporasi," pungkas Bendahara Negara itu.