Menyikapi Wacana PNS Diganti Robot

Robot dalam wacana ini mungkin lebih kepada model pelayanan publik berbasis teknologi informasi, utamanya artificial intelligence (AI).

Salah satu yang menjadi alasan dari perubahan model pelayanan publik tersebut adalah adanya tuntutan dan ekspektasi pelayanan publik yang cepat dan profesional.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja ASN, perubahan jabatan administratif menjadi fungsional, serta pembangunan SDM dan infrastruktur, simplifikasi regulasi, serta transformasi ekonomi (cnbcindonesia.com, 22 Juli 2022).

Secara sekilas mungkin kita akan mengira bahwa dengan menggantikan PNS dengan “robot” maka negara dapat menghemat anggaran untuk membayar gaji PNS yang jumlahnya sudah mencapai 3,9 juta orang menurut data BKN pada tahun 2022 (Buku Statistik ASN Juni 2022, diakses dari www.bkn.go.id).

Lalu seiring dengan semakin berkurangnya atau menyusutnya jumlah PNS, muncul wacana mengenai “kiamat PNS” (cnbcindonesia.com, 26 November 2021).

Dalam menanggapi wacana tersebut, setidaknya kita dapat melihat dari beberapa perspektif seperti kesiapan SDM, isu keamanan data dan kesiapan infrastruktur digital, dan yang juga tidak kalah penting adalah perspektif regulasi dan perubahan mindset.

Kesiapan SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dari keberhasilan sebuah organisasi. Secanggih apapun mesin atau teknologi dirancang, sejatinya SDM-lah yang memegang peranan penting di dalamnya, mulai dari desain rancang bangun hingga bahasa pemrogramannya.

Dengan adanya pergeseran pola kerja, simplifikasi proses bisnis atau produksi, serta kemajuan teknologi informasi, toh nyatanya tidak mengurangi secara keseluruhan peran dari manusia dalam setiap proses tersebut.

Demikian halnya yang terjadi dalam sektor pemerintahan. Pelayanan publik saat ini masih didominasi oleh SDM.

Kehadiran berbagai aplikasi atau IT untuk percepatan pelayanan publik sebagaimana disebutkan di atas, masih memerlukan SDM pada beberapa level pekerjaan, baik dari sisi teknis maupun dalam hal pembuatan keputusan serta kebijakan dan regulasi.

Berikutnya mengenai kesiapan SDM mungkin kita dapat mengamati fenomena generasi muda di negeri ini.

Saat ini banyak generasi muda kita yang lebih asyik dengan dunianya sendiri, dunia maya. Bermain game online, media sosial, dan sederet fasilitas internet mungkin dapat melalaikan mereka.

Bonus demografi yang sudah sering dibahas, mungkin hanya sekadar menjadi wacana semata.

Memang saat ini, kita masih relatif menjadi objek dan konsumen dari produk teknologi dan budaya dari luar.

Tidak ada yang salah memang, namun bukankah akan lebih hebat jika generasi muda kita-lah yang menjadi para kreator dan “pemain” di industri teknologi itu?

Setiap tantangan justru seringkali menghadirkan peluang. Demikian halnya dengan kemajuan teknologi informasi.

Pesatnya perkembangan tentu harus disikapi dengan bijak, baik oleh para generasi muda maupun oleh para pemangku kepentingan di segenap sektor di negeri ini.

Perubahan yang cepat sejatinya membutuhkan SDM unggul dan berkualitas. Karena bagaimanapun, SDM adalah aset terbesar dari setiap kemajuan suatu bangsa.

Keamanan data dan infrastruktur digital

Kebocoran data telah menjadi fenomena baru belakangan ini. Ketika seorang hacker yang mengidentifikasi dirinya sebagai Bjorka, berhasil mengehohkan seantero negeri dengan membocorkan data-data penting beberapa tokoh negeri (inet.detik.com, 13 September 2022).

Jika ditarik ke belakang, ternyata kisah kebocoran data tidak hanya terjadi kali ini saja. Dikatakan bahwa setidaknya telah terjadi empat kali kebocoran data dari situs pemerintah, yaitu situs Polri, situs Setkab, KPAI, dan situs BIN (cnnindonesia.com, 14 September 2022).

Lalu pada 2021 juga kita dihebohkan dengan berita mengenai kebocoran data e-ktp di Indonesia (cnbcindonesia.com, 20 Mei 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pertahanan siber pemerintah masih relatif lemah (cnnindonesia.com, 13 September 2022).

Sebuah ironi dan kisah miris tentunya, karena sebetulnya data-data pribadi pengguna di internet adalah sebuah data penting yang sudah seharusnya dilindungi.

Contoh lain dari fenomena kebocoran data ini adalah masih maraknya modus penipuan yang menggunakan data nomor handphone (SMS spam pinjaman online, modus menjadi pemenang hadiah undian, penawaran barang lelang, dan lain-lain).

Bahkan belakangan kasus pinjaman online ilegal cukup menyita perhatian publik.

Memang secara teori dikatakan bahwa data pribadi pengguna di internet adalah sebuah komoditi yang menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu (Nur, 2022. Data Industrialization: between datafication, commodification, and digital infrastructure. Jurnal Komunikasi Indonesia, XI (2), 129-138).

Faktor keamaan data juga seharusnya didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Penyiapan data center yang andal juga perlu disertai dengan rekrutmen programmer yang andal pula, sehingga kecanggihan pola pikir hacker dapat diimbangi dengan firewall yang kuat pula.

Dari perspektif ini sesungguhnya kita masih relatif tertinggal dari negara-negara lain. Sebagai contoh sederhana, teknologi jaringan 5G saja belum bisa kita nikmati di semua area.

Lalu, kecepatan data internet di negeri ini juga ternyata relatif lambat jika dibandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia (idxchannel.com, 26 Oktober 2021).

Dukungan regulasi

Faktor yang tidak kalah penting yang juga harus selalu ada dalam aspek-aspek pemerintahan adalah dukungan regulasi atau peraturan perundang-undangan.

Regulasi yang dirancang seharusnya dapat lebih visioner, melihat jauh ke depan dan tidak lagi hanya bersifat sektoral.

Bukan berarti kita harus membuat peraturan yang mencakup segala bidang dalam satu saja undang-undang, misalnya, tetapi lebih kepada perspektif regulasi yang holisitik dan agile.

Adanya percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik yang dipicu dan dipacu oleh pandemi Covid-19, misalnya, juga membutuhkan dukungan regulasi yang memadai.

Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang mempersoalkan ketika pelayanan publik menjadi cepat, namun tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Artinya ada aspek pelanggaran hukum di sana. Maka, hal-hal semacam inilah yang juga perlu mendapat perhatian.

Perubahan mindset

Berikutnya yang juga menjadi faktor penting adalah perubahan pola pikir (mindset) dari semua pihak yang terlibat di pemerintahan.

Ketika terjadi perubahan yang cepat dalam kemajuan teknologi informasi, jangan sampai kita hanya menjadi penonton saja.

Sebagai contoh, beberapa tahun lalu kita cukup aktif dalam pengembangan kendaraan listrik. Namun entah kenapa, kreasi dan inovasi dari sekelompok anak muda cerdas dan potensial di negeri ini seolah dihambat oleh regulasi.

Padahal belakangan ini justru para produsen kendaraan dunia sedang gencar-gencarnya memproduksi kendaraan elektrik.

Bahkan, even internasional G-20 di Bali pada 15-16 November, juga akan mendapat dukungan mobil-mobil listrik yang akan dipakai oleh polisi hingga pejabat-pejabat yang menghadiri perhelatan tersebut (detik.com, 16 September 2022).

Kendaraan listrik seringkali dikatakan sebagai kendaraan masa depan, yang hemat dan tidak menghasilkan emisi gas buang (bkpm.go.id).

Kendaraan listirik juga dikatakan sebagai masa depan transporasi Indonesia (dephub.go.id, 17 November 2021).

Sudah banyak pula moda transportasi umum seperti Transjakarta dan ojek online yang mulai beralih ke kendaraan listrik.

Untuk mendukung pengembangan mobil listrik di Indonesia, pemerintah telah mulai fokus pada pengembangan ekosistemnya, mulai dari produksi baterai, motor listrik, hingga inverternya (kemenperin.go.id, 16 Oktober 2021).

Dari sini kita dapat beragumen bahwa mindset dari pihak-pihak berkepentingan mengenai teknologi masa depan yang sekarang sudah mulai hadir di negeri kita, harus bisa disikapi dengan baik dan bijak. Jangan ada lagi benturan kepentingan perseorangan atau kelompok.

Mindset kemajuan negeri, bangsa, negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia-lah yang harus selalu diutamakan.

Sudah seharusnya dengan beragam sumber daya dan kekayaan yang dimiliki, negeri ini dapat menjadi salah satu pemain utama dalam percaturan globalisasi.

Demikian halnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan, yaitu aparatur sipil negara (ASN) atau yang biasa kita sebut PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Kita tidak perlu pesimis ketika wacana PNS akan diganti dengan robot telah bergulir. Pelayanan publik yang nantinya semakin canggih, mudah, dan cepat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, perlu disikapi dengan baik.

Kita perlu melihat hal ini sebagai sebuah potensi, peluang, dan tantangan. Dalam pelayanan publik yang semakin canggih, diperlukan pula mindset PNS yang berjiwa melayani, selalu profesional dan berintegritas.

PNS juga dituntut untuk selalu aktif mengembangkan dirinya, aktif belajar hal-hal baru serta tidak terpaku pada pekerjaan clerical semata.