Bos Kereta Cepat Pamer: Jakarta-Bandung Nanti Cuma 36 Menit

KOMPAS.com - Kereta Cepat Jakarta Bandung ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Nantinya, perjalanan Halim Jakarta menuju Kabupaten Bandung diprediksi hanya 36 menit.

Dengan adanya kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu, PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC berharap akan ada peralihan atau shifting perilaku bertransportasi masyarakat.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung akan mempercepat mobilitas masyarakat dari Halim menuju Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. 

Ia mengatakan, dengan kereta cepat, waktu tempuh Jakarta menuju wilayah pinggiran Kota Bandung itu hanya 36 menit. Stasiun akhir berada di Tegalluar yang masuk wilayah Kabupaten Bandung.

Sementara penumpang kereta cepat yang ingin menuju Kota Bandung, bisa turun di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Nantinya, penumpang tujuan Kota Bandung bisa berjalan kaki berpindah ke stasiun KA reguler untuk berganti moda menggunakan feeder yang dilayani kereta diesel yang dioperasikan PT KAI (Persero).

Bahkan saking cepatnya perjalanan kereta cepat, Dwiyana mengibaratkan waktu tempuh dari Halim ke Kabupaten Bandung setara dengan KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Jakarta Kota.

"Apalagi kami (kereta cepat) hanya 36 menit (waktu tempuh Jakarta-Bandung), kalau naik KRL itu Manggarai-Jakarta Kota," kata Dwiyana.

Dwiyana optimistis ke depannya akan terjadi peralihan konsumen yang sebelumnya menggunakan jalur tol dari Jakarta ke Bandung menjadi menggunakan kereta cepat.

Ia mengatakan kehadiran kereta cepat memberikan opsi baru kepada para pelanggan transportasi umum.

"Jadi saya yakin ada peralihan perilaku konsumen, bener-bener shifting (perpindahan) ini," ujarnya.

Sementara itu, untuk tarif yang akan diterapkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Dwiyana mengatakan, berdasarkan hasil studi tarif kereta cepat sebesar Rp 350.000 untuk rute paling jauh.

"Tarif sesuai studi itu Rp 350.000 terjauh, terdekat itu Rp 150.000, tapi kami bisa melakukan diferensiasi tarif juga di mana saat peak kita reduce tarif diskon dan lain-lainnya," tuturnya.

Diklaim masih B to B

Sementara itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni bisnis alias business to business (B to B).

Proyek kereta peluru yang menghubungkan Padalarang dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Hal ini sekaligus menepis tudingan adanya jebakan utang China dalam mega proyek tersebut. Kata Luhut, Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah investasi jangka panjang.

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B to B," tegas Luhut.

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek mengalami pembengkanan hingga triliunan rupiah dan boleh didanai uang negara.

Terbaru, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntik uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp 3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Presiden Jokowi. Ini lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.

Sebagai informasi saja, uang pajak rakyat dipakai dalam upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,

KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC.

Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI juga sudah setuju untuk menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun yang dipakai untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan demikian, jika rencana PMN baru ini juga disetujui, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-China itu dengan total sebesar Rp 7,3 triliun.

Luhut bilang, tak menutup kemungkinan adanya peluang suntikan pendanaan dari APBN lagi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai, pada dasarnya APBN masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta modern itu.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut.

(Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Yoga Sukmana)