Serikat Pekerja Minta Pemerintah Selamatkan AJB Buiputera 1912, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak internal Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 berharap pemerintah dapat turut menyelamatkan perusahaan asuransi yang berusia lebih dari 100 tahun tersebut.

Ketua Tim Advokasi Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 Ghulam Naja mengatakan, pemerintah memiliki kemampuan dalam menyelamatkan AJB Bumiputera.

"Cukup beralasan mengingat pemerintah mempunyai hubungan emosional yang dalam terhadap sejarah panjang perusahaan yang berdiri sejak tahun 1912 dan berkontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia," ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (11/11/2022).

Ia menambahkan, pemerintah juga mempunyai anggaran yang cukup untuk menyelamatkan perusahaan pribumi ini.

Misalnya melalui perusahaan-perusahaan holding yang secara sistematis dibentuk berdasarkan Undang-undang.

"Sehingga melakukan bailout terhadap AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan satu-satunya berbentuk usaha bersama di negeri ini sebagai langkah yang sangat beralasan dan tepat bagi pemerintah," imbuh dia.

Ia menegaskan, penyelamatan Bumiputera sangat bergantung pada campur tangan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam bentuk payung hukum melalui materi muatan RUU P2SK (Omnibuslaw Sektor Keuangan) yang saat ini sedang dibahas.

Ghulam menyebut, di dalam peraturan tersebut terdapat keberpihakan yang berkeadilan bagi AJB bumiputera 1912.

"Khususnya penguatan tata kelola dan pengaturan kegiatan operasional usaha bersama secara komprehensif, agar kerugian yang terjadi dan belum diungkap hingga saat ini tidak berulang di waktu yang akan datang," tandas dia.

Selain itu, Ghulam juga menekankan kunci dari penyelamatan Bumiputera juga terdapat pada ketegasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun OJK, berulang kali menekankan, pentingnya penyusunan Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan (RPKP) komprehensif bagi setiap perusahaan perasuransian yang sakit.

"Namun AJB Bumiputera 1912 ini sudah terlalu sering RPKP-nya direvisi sejak tahun 2019 bahkan dari sebelumnya sudah berproses," pungkas dia.