Pembatasan Pembelian Elpiji 3 Kg Dinilai Langkah Tepat

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai uji coba pembatasan pembelian elpiji 3 kilogram tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi anggaran subsidi.

"(Kebijakan) itu bagus banget. Menurut saya harus dilakukan karena kebijakan sistem tertutup elpiji 3 kilogram itu kan memang sudah amanat lama mungkin sudah 10 tahun yang lalu tapi implementasinya yang tidak jalan. Misalnya dari segi pengawasan di tengah masyarakat, kemudian penetapan sasaran siapa yang berhak mendapatkan," ujar Tauhid di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Selain itu, Tauhid menilai persoalan data harus disoroti karena harus jelas siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak membeli elpiji 3 kg.

"Berkaitan dengan pendataan itu juga problem yang harus ditangani. Tapi kebijakan pembatasan elpiji 3 kilogram itu memang harus dibatasi. Apakah misalnya modelnya ada voucher ID (KTP) ataupun seperti apa. Memang masyarakat miskin yang berhak mendapatkan subsidi, sementara di luar itu tidak boleh," tutur Tauhid.

Tauhid menyarankan agar pemerintah juga harus memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang tidak patuh dengan kebijakan pembatasan pembelian elpiji 3 kg.

Sebelumnya, pemerintah berencana memperbaiki skema penyaluran elpiji 3 kg di tahun depan, sehingga konsumsinya bisa tepat sasaran untuk masyarakat miskin. Pemberian subsidi akan diarahkan menjadi berbasis penerima, berbeda dari selama ini yang berbasis barang.

Rencana kebijakan distribusi elpiji 3 kilogram bersubsidi tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

"Arah kebijakan subsidi energi pada tahun 2023 akan melanjutkan transformasi subsidi elpiji 3 kilogram menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial," tulis KEM PPKF yang diterbitkan Kemenkeu, dikutip Minggu (18/12/2022).