Ini Tujuan Pemerintah Larang Ekspor Bauksit, dari Buka Lapangan Kerja hingga Dongkrak Ekonomi RI

Jika melihat histori kebijakan larangan ekspor bijih nikel, penutupan keran ekspor bijih bauksit berpotensi mendapat banyak penolakan, bahkan gugatan dari para mitra dagang.

"Kendati larangan ekspor biji nikel telah menuai gugatan dari World Trade Organization (WTO), Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya pantang mundur, malah melanjutkan larangan ekspor pada bijih bauksit, yang berlaku pada Juni 2023," ujar Pengamat Ekonomi Energi di Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi, dalam keterangannya, Jumat (23/12/2022).

Ia menjelaskan, mengacu kepada Undang-undang (UU) No. 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara larangan ekspor hasil tambang dan mineral tanpa dihilirisasi di dalam negeri seharusnya sudah diterapkan paling lambat pada 2014.

Namun, Fahmy menambah, adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang, yang disertai acaman diadukan ke WTO, pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundur berlakunya larangan ekspor tersebut.

"Baru sekarang Presiden Jokowi berani melarang ekspor bijih nikel dan bauksit," katanya.

Lebih lanjut Ia bilang, tujuan pemerintah melarang ekspor bauksit adalah meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Di luar ketiga tujuan ini, perlarangan ekspor tersebut sesungguhnya untuk mengoptimalkan hasil kekayaan alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai amanah pasal 33 UUD 1945," tuturnya.

Dalam jangka pendek, larangan ekspor bauksit dinilai berpotensi menurunkan pendapatan ekspor hingga mencapai sebesar Rp 21 triliun per tahun.

Akan tetapi, jangka panjang, seiring dengan meningkatnya nilai tambah, ekspor hasil hilirisasi dan produk turunan bauiksit, akan meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 62 triliun per tahun.

"Memang tidak mudah untuk memperoleh tambahan pendapatan sebesar itu melalui larangan ekspor bauksit. Masih ada berbagai tantangan dan penentangan," ucap Fahmy.