BPS: Target Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan Sulit Tercapai

Margo mengatakan angka kemiskinan tahun 2022 berada di angka 9,5 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem berada di angka 2,04 persen.

"Kalau lihat dari tren data sepertinya akan sulit mencapai di angka 7 persen maupun kemiskinan ekstrem dari 2,05 persen mendekati 0 persen kalau tren data sulit rasanya," kata Margo dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1/2023).

Margo mengatakan, untuk mencapai target tersebut diperlukan perbaikan tata kelola pengentasan kemiskinan dan tata kelola data secara sistematis.

"Kita perlu melakukan percepatan melakukan tata kelola baru agar target 2024 itu bisa dicapai dengan baik, baik itu kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Margo juga melaporkan, kondisi kemiskinan ekstrem pada 212 kabuaten/kota prioritas pemerintah tahun 2022.

Ia mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota tersebut berada di angka 3,61 persen pada Maret 2021 dan menurun di angka 2,76 persen pada Maret 2022.

"Kemiskinan bersifat dinamis sehingga pemutakhiran data perlu dilakukan secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan, dan standarisasi mengenai siapa si miskin sehingga penentuan target pensasaran tidak berbeda antar K/L," ucap dia.

Penggunaan anggaran harus optimal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, total anggaran penanganan kemiskinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar Rp 526 triliun.

Ia mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan secara optimal pada kegiatan yang berdampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak terkait langsung dengan menurunnya angka kemiskinan," kata Azwar dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1/2023).

"Ini jangan sampai tidak efisien, ini tolong jangan salah kutip ya," sambungnya.

Azwar mencontohkan para pemerintah daerah akan melakukan penanganan stunting, di mana penyediaan protein mestinya harus lebih tinggi dibandingkan sosialisasi terkiat stunting dan gizi.

"Jangan sampai teman-teman di daerah programnya menangani stunting, tetapi sosialisasi stunting dan gizinya lebih tinggi dibandingkan pembelian protein untuk yang bayi dan ibu hamil," ujarnya.