OJK Beberkan 6 Tantangan Jaga Stabilitas dan Pengembangan Pasar Modal RI

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengatakan, terdapat enam tantangan yang akan dihadapi oleh pasar modal nasional ke depan. Tantangan-tantangan itu berpotensi mengganggu stabilitasi dan momentum pertumbuhan pasar modal.

"OJK menyadari bahwa di tengah kondisi ketidakpastian global yang terus membayangi arah pemulihan ekonomi nasional, tentunya akan banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi bersama," tutur Inarno, dalam acara "Peluncuran Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027 dan Apresiasi Hasil Penilaian ACGS 2021", Selasa (31/1/2023).

Inarno mengungkapkan, tantangan pertama yang dihadapi ialah terkait koordinasi. Mekanisme koordinisai kelembagaan dinilai perlu dioptimalkan untuk mendukung efektivitas pengembangan pasar, pengaturan, dan penegakan hukum.

Kemudian, tantangan terkait perlindungan investor. Menurutnya, kerangka hukum perlu diperkuat untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dan perlindungan investor.

"Ketiga adalah tantangan pengaturan. Perlunya optimalisasi kerangaka pengaturan untuk mendukung ketersediaan instrumen layanan dan akses pasar," ujarnya.

Keempat, industri pasar modal juga menghadapi tantangan terkait daya saing. Inarno bilang, daya saing antar pelaku masih perlu ditingkatkan guna menghasilkan pasar yang kompetitif.

Tantangan yang kelima, ialah mengenai literasi keuangan. Basis investor pasar modal domestik disebut masih terbatas, akibat rendahnya tingkat literasi keuangan terkait pasar modal karena keterbatasan informasi.

"Dan yang keenam tantangan infrastruktur. Infrastruktur di mana pasar keuangan masih fragmented dan belum terkonsolidasi, ini merupakan tantangan tersendiri, serta adopsi teknologi yang perlu ditingkatkan untuk mendukung efisiensi bisnis di industri pasar modal," ucap Inarno.

Roadmap itu dibuat dengan lima pilar pengembangan, yakni akselerasi pendalaman pasar, akserelasi program berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, penguatan pelaku industri, peningkatan upaya dalam rangka perlindungan konsumen, dan penguatan layanan keuangan digital.