Di Antara Harapan dan Kecemasan Tahun 2023

Dalam kalimat bertenaga Helen Keller itulah, kita menjemput asa ekonomi awal 2023. Mengubah ketidakpastian menjadi pasti.

Sebagai tempat melabuhkan asa. Indonesia punya pijakan optimisme untuk konsolidasi ekonomi 2023.

Beberapa lembaga dunia di bidang ekonomi mengoreksi kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2023 di bawah 5 persen. Asia Development Bank (ADB), misalnya, mengoreksi kinerja PDB RI dari 5,2 persen ke 4,9 persen.

Ramalan lembaga-lembaga ekonomi itu beralas pada perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang juga mengalami perlambatan. International Monetary Fund (IMF), misalnya, mengoreksi ekonomi global dari 2,9 persen menjadi 2,7 persen.

Ramalan perlambatan ekonomi global tentu berdampak pelemahan permintaan global (demand shortage). Kondisi ini berdampak pada permintaan global terhadap komoditas ekspor RI, terutama demand shortage pada komoditas unggulan.

Prediksi Fitch Solutions, harga batu bara juga turun mulai tahun depan, dari rerata estimasi tahun lalu 320 dollar AS/MT, menjadi anjlok ke 280 dollar AS/MT pada 2023 dan 250 dollar AS/MT pada 2024.

Sementara minyak sawit (palm oil), menurut Trading Economics, dari harga kuartal IV 2022 3,748.35 dollar AS/MT, menjadi 3,586.15 dollar AS/MT pada kuartal 1 2023, lalu 3,430.60 dollar AS/MT dan kuartal 3 2023 sebesar 3,282.11 dollar AS/MT.

Setali tiga uang dengan ramalan beberapa lembaga internasional, BPS dalam rilisnya, memperkirakan komoditas unggulan RI mengalami penurunan harga.

Minyak kelapa sawit, hingga November 2022, mengalami penurunan harga -29,46 persen (year on year/yoy), biji besi -3,01 persen (yoy).

Sementara untuk batu bara dollar AS/MT secara bulanan telah mengalami penurunan harga -12,22 persen (m-to-m), gas alam dollar AS/mmbtu -6,10 persen (m-to-m), Minyak Mentah (dollar AS/bbl) -3,27 persen (m-to-m).

Penurunan harga komoditas unggulan RI ini, sebagai signal mulai terasanya pelemahan permintaan global.

Kita tahu bersama, kontribusi ekspor terhadap PDB RI adalah 26,23 persen terhadap PDB, dengan pertumbuhan 21,64 persen (yoy) di kuartal 3 2022. Dengan demikian, ketika terjadi perlambatan ekspor; seiring pelemahan permintaan global, maka akan berkontribusi mengoreksi laju kinerja PDB nasional.

Tantangan yang tak luput dari perekonomian RI dari sisi ekspor adalah, regulasi baru negara kawasan Uni Eropa untuk menangkal kegiatan ekspor yang berkontribusi pada deforestasi dan degradasi hutan.

Undang-undang baru yang dicetus parlemen UE tersebut, menangkal ekspor sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu, termasuk produk yang dibuat dengan menggunakan komoditas ini (seperti kulit, coklat dan furniture).

UU baru tersebut mewajibkan perusahaan melakukan verifikasi dan mengeluarkan apa yang disebut pernyataan "uji tuntas (due diligence)". Barang yang ditempatkan di pasar UE belum menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan sebagaimana yang dirilis media official European Parliament pada 6 Desember 2022 dengan judul: Deal on new law to ensure products causing deforestation are not sold in the EU.

Beleid ini tentu akan berimbas pada kegiatan ekspor RI ke kawasan UE.  Negara di kawasan Benua Biru tersebut, adalah salah satu negara tujuan ekspor Indonesia untuk ekspor non-Migas seperti pakaian, tekstil, sepatu, kopi, biji coklat, karet hingga minyak sawit.

Ekonomi nasional yang ikut ditopang oleh windfall ekspor komoditas sepanjang pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik di kawasan Eropa Timur, akan terhambat dengan beleid larangan kegiatan ekspor komoditas yang berkontribusi pada deforestasi dan degradasi hutan.

Di saat yang sama, sepanjang Desember 2022, kasus Covid-19 di China dan Jepang yang kian melesat dengan kasus harian ratusan ribu, memantik kekhawatiran akan kinerja ekspor RI di dua negara mitra dagang utama tersebut.

Berdasarkan rilis BPS terbaru pada 15 Desember 2022, China berkontribusi 27,33 persen terhadap total ekspor RI sepanjang November 2022. Sementara Jepang 8,28 persen terhadap total ekspor nasional.

Dengan adanya kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di dunia negara ini, tentu berdampak terhadap penurunan permintaan komoditas ekspor Indonesia.

Indonesia menghadapi tantangan berat tahun 2023. Kombinasi dari perlambatan ekonomi global, kebijakan UE melakukan uji tuntas atas produk yang berkontribusi pada deforestasi, kasus Covid-19 di negara mitra dagang utama RI serta kebijakan moneter ketat di negara ekonomi maju, menjadi segunduk soal penghambat normalisasi dan konsolidasi ekonomi Indonesia tahun 2023.

Keyakinan tahun 2023

Teori spillover effect sebagaimana Nikola dan Ilievski (2015) akibat terintegrasinya tatanan ekonomi, patut dicerna.

Ekonomi Indonesia, tak begitu terintegrasi dengan ekonomi global. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi ekspor terhadap PDB RI sebesar 26,23 persen .

Berbeda dengan negara seperti Singapura, yang kontribusi net ekspor terhadap PDB-nya sebesar 185 persen, atau Vietnam sebesar 95 persen terhadap PDB dan Malaysia 68 persen terhadap PDB.

Data ini menggambarkan bahwa ekonomi RI tidak terlalu terintegrasi dengan ekonomi global, sehingga dampak dari perlambatan atau resesi global sifatnya terbatas terhadap ekonomi Indonesia.

Namun bila ekonomi global mengalami percepatan pemulihan, justru Indonesia cenderung lambat, karena belum begitu terintegrasi dengan perekonomian global.

Hingga kuartal 3 2022, konsumsi Rumah Tangga (household consumption), berkontribusi 50,38 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan 5,39 persen (yoy). Menandakan bahwa struktur ekonomi RI masih didominasi oleh konsumsi.

Pada APBN 2023, pemerintah dan DPR, mengalokasikan anggaran Rp 470 Triliun untuk Bansos. Kebijakan fiskal ini dilakukan dengan tujuan mempertebal bantalan sosial.

Negara dengan konsumsi domestik yang relatif kuat, cenderung resilien dari benturan krisis global.

Tahun 2023, pemerintah menarget inflasi sebesar 3,6 persen. Dengan bauran kebijakan antara fiskal dan moneter, kita berharap, pemerintah dapat mengendalikan inflasi agar tetap dalam teritori sasaran.

Dengan harapan, konsumsi domestik tetap tumbuh dan berkontribusi pada PDB, seiring tangguhnya daya beli masyarakat.

Tahun 2023, pemerintah mewajibkan belanja barang dan modal, baik APBN/APBD dan BUMN, wajib menggunakan produk dalam negeri.

Hal tersebut tertuang dalam Inpres RI No Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk optimasi memanfaatkan pasar dalam negeri, dalam memperkuat struktur ekonomi domestik dalam menghadapi perlambatan ekonomi global di tahun 2023.

Kendati konsumsi dalam negeri dapat diandalkan dalam penopang ekonomi tahun 2023, ekspor masih menjadi salah satu sektor penopang ekonomi RI. Oleh sebab itu, berbagai barriers to entry terhadap produk ekspor RI, patut dimitigasi oleh pemerintah.

Terkait uji tuntas atas produk yang diasosiasikan memiliki kontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, perlu diklarifikasi melalui peran-peran diplomatik dan riset, agar produk dan negara dengan kategori low-risk dan high-risk, tidak tendensius dalam rangka persaingan perdagangan internasional yang tidak adil.

Namun pemerintah dituntut melakukan diversifikasi produk ekspor, agar tidak bertumpu pada komoditas SDA yang berimpak pada deforestasi dan degradasi hutan.

Lain hal, dari data konsensus, memperkirakan suku bunga The Fed akan memuncak bulan September 2023, di kisaran 5 persen.

Namun seiring inflasi AS dan beberapa negara ekonomi maju yang terus melandai, memungkinkan puncak dari kebijakan hawkish bank sentral di negara-negara tersebut bisa lebih cepat seiring tercapainya sasaran inflasi.

Dalam landainya inflasi serta cenderung dovish-nya kebijakan moneter di negara ekonomi maju, terutama negara AS itulah, ada ruang fleksibilitas bagi Indonesia untuk mempertebal imunitas ekonomi dengan kebijakan yang mengarah pada stabilitas dan pertumbuhan.

Dengan pertumbuhan 5,72 persen (yoy) pada kuartal 3 2022, Indeks PMI yang masih ekspansi 50,1 poin, neraca perdagangan yang masih surplus, penerimaan pajak yang over target, likuiditas perbankan yang masih ciamik, disusul sokongan amunisi seperti UU HPP, HKPD, P2SK sebagai pendalaman sektor keuangan, memungkinkan ekonomi RI lebih resilien di tahun 2023.

Tahun 2023 adalah tahun normalisasi dan konsolidasi. Dengan adanya moderasi tekanan eksternal serta fundamental yang masih terbilang baik, bila dibandingkan dengan negara-negara peer, maka konsolidasi menuju tatanan fiskal yang sehat sesuai disiplin undang-undang bisa tercapai. Apa yang tak bisa dilakukan dengan baik, bila kesempatan itu ada?