Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal semakin menyusut di tahun 2022. Hal inii tak lepas dari dampak pemberian dana desa guna mendorong kemajuan desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengungkapkan, jumlah desa sangat tertinggal pada 2022 ada sebanyak 4.365 desa, turun signifikan dari 2018 yang sebanyak 14.047 desa.

Sementara desa tertinggal di 2022 jumlahnya menjadi sebanyak 9.221 desa, turun drastis dari posisi di 2018 yang sebanyak 33.339 desa.

"Setelah yang menggembirakan kita bisa meningkatkan status desa-desa tersebut. Desa tertinggal kini hanya berjumlah 9.221 desa," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (8/2/2023).

Luky mengatakan, selama masa pandemi Covid-19 memang terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di perdesaan yaitu sebesar 12,85 persen pada Maret 2020, lalu menjadi 13,1 persen pada Maret 2021. Namun kondisinya mulai pulih dengan turun menjadi 12,36 persen pada September 2022.

"Kita bisa lihat setelah sempat meningkat saat pandemi, kini bisa turunkan kemiskinan di desa," katanya.

Penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan yang diikuti penurunan jumlah desa tertinggal, tak lepas dari penyaluran dana desa yang dilakukan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Luky bilang, pada 2022 lalu, sebagian penggunaan dana desa diwajibkan pemerintah pusat untuk program bantuan langsung tunai (BLT) desa guna meringankan masyarakat sebagai dampak dari kondisi pandemi.

BLT desa sepanjang tahun lalu sudah tersalurkan ke 7,49 juta keluarrga penerima manfaat (KPM), atau mencapai 99,07 persen dari target menyasar 7,56 juta KPM.

Selain untuk BLT desa, dana desa juga diarahkan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Tercatat, anggaran APBDesa tahun lalu yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani sebanyak Rp 12,32 triliun, atau 18,12 persen dari pagu dana desa tahun 2022.

Secara rinici, dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani digunakan untuk pembangunan embung, irigasi, penahanan tanah, dan sumur. Kemudian untuk pengadaan bibit atau tanah, dan pengembangan serta pengelolaan lumbung pangan desa.

"Jadi dana desa juga ada kemajuan yaitu mengalokasikan untuk ketahanan pangan dan hewani," tutup Luky.