Ombudsman RI Soroti Soal Limbah Baterai dalam Implementasi Kendaraan Listrik di RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti penggunaan kendaraan listrik yang saat ini sudah mulai banyak dioperasikan di Indonesia.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan, program pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik tidak salah karena tujuan awalnya untuk mengurangi emisi karbon. Namun, Ombusdman mengingatkan bahwa sumber listrik di Indonesia masih mengandalkan energi fosil yakni batu bara.

"Di sisi lain juga, energi listrik ini yang berbasis baterai, begitu tidak layak pakai ujung-ujungnya menjadi limbah. Jadi sepeti dua mata koin, memberikan manfaat lingkungan berupa emisi yang rendah, tetapi di sisi lain ada ancaman lingkungan," ujar Hery dalam siaran pers, dikutip Rabu (15/2/2023).

Kemudian dari sisi regulasi, untuk mengurangi pencemaran lingkungan melalui emisi karbon pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Walau demikian, menurut Ombudsman, regulasi ini tidak diimbangkan dengan ketersediaan transportasi umum yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut Ombudsman menyoroti soal penjualan dan harga pasar. Hery bilang, saat ini kendaraan listrik terutama mobil listrik masih dirasa cukup mahal.

"Harga jual mobil listrik di Indonesia lebih mahal dibanding dengan harga jual mobil listrik di beberapa negara lain. Sebagai contoh harga jual mobil listrik Kona Dai Hyundai di Amerika Serikat dan Eropa berkisar di harga Rp 450 juta, di Korea berkisar Rp 350 juta, Australia berkisar Rp 500 juta. Sedangkan di Indonesia mencapai Rp 698 juta," papar Hery.

Di samping itu, sambung Hery, ada disparitas harga yang cukup tinggi antara harga pabrik dengan harga jual di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Komunitas Mobil Listrik Indonesia yang ia temukan, terdapat perbedaan yang besar antara harga pabrikan dengan harga jual pasaran.

"Contoh mobil listrik Wuiling di Cina harganya berkisar Rp 85-90 juta. Sementara di Indonesia dijual dengan harga Rp 300 juta," sebutnya.

Oleh sebab itu Ombudsman memberikan beberapa saran atas temuan-temuan tersebut.

Ihwal permasalahan limbah baterai, Ombudsman memberi saran di antaranya, agar pemerintah mendorong investor dari bidang industri kendaraan listrik dan stasiun pengisian daya dengan seperangkat insentif yang diberikan.

Pemerintah juga perlu membuka secara luas dan mendorong investor yang bergerak dalam pengelolaan dan daur ulang limbah baterai yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan listrik.

“Pemerintah juga perlu membuat regulasi berupa peraturan yang detil dan komprehensif yang dapat diimplementasikan sebagai pedoman baku mengenai pengelolaan atau daur ulang limbah baterai listrik dari penggunaan kendaraan listrik. Termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab pada instansi terkait, terutama dari sisi pengawasnya baik di tingkat pusat maupun daerah,” terang Hery.

Untuk persoalan regulasi, Ombudsman memberikan saran agar regulasi atau kebijakan tentang percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat didukung dengan regulasi atau pengaturan pada sektor lainnya, seperti kawasan pariwisata, pusat pendidikan, bandara, transportasi publik dan sektor swasta.

Selain itu, pemerintah pusat perlu mendorong dan melakukan monitoring terhadap pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mendukung program percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Sementara ihwal belum maksimalnya pemberian insentif, Ombudsman menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan menginformasikan secara luas serta transparan mengenai pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.

“Bentuk insentif lainnya juga bisa diberikan jika dipandang dapat menstimulus perkembangan industri dan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” pungkasnya.