Wamen BUMN Sebut Proyek Infrastruktur Lebih Cocok Dibiayai dengan Skema Syariah

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menilai seharusnya pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ini menggunakan skema pembiayaan syariah, ketimbang pembiayaan konvensional seperti yang saat ini banyak dilakukan.

Dia bilang, selama ini baik pemerintah maupun BUMN sudah terbiasa dengan skema pembiayaan bank konvensional yang memiliki pola pembayaran amortisasi yang standar dengan jangka waktu yang pendek.

"Sementara di sharia bank, sebenarnya pola pembayaran dan pola maturity (jatuh tempo) dari aset ini harus mengikuti kondisi yang riilnya. Oleh karena itu, aset-aset yang membutuhkan maturity dalam jangka panjang seperti jalan tol, properti, pembangkit listrik, sebenarnya sangat cocok untuk dibiayai dengan model syariah," ujarnya saat acara BSI Global Islamic Finance Summit 2023, Rabu (15/2/2023).

Dia mengakui pemerintah menghadapi banyak tantangan untuk melakukan pembiayaan infrastruktur karena pembiayaan melalui bank konvensional tidak cocok untuk proyek-proyek jangka panjang ini.

Namun karena pemahaman pelaku industri BUMN di Indonesia masih belum mendalam terkait model pendanaan dari bank syariah, maka pendanaan syariah masih belum populer di proyek-proyek infrastruktur.

"Yang menjadi isu adalah bagaimana kita memastikan bahwa aset liability management di bank syariah bisa berjalan dengan baik. Artinya harus ada liabilities yang juga di-match dengan asetnya dan juga memastikan bahwa secara prinsip syariahnya tetap terjaga," jelasnya.

Padahal menurutnya peluang untuk membiayai proyek strategis BUMN cukup besar untuk digarap bank syariah nasional. Hal ini terlihat dari nilai laba seluruh BUMN di Indonesia yang mencapai Rp 300 triliun sepanjang 2022.

Untuk itu dia berharap agar bank syariah nasional untuk menggarap segmen wholesale banking ketimbang segmen konsumer dan retail yang selama ini menjadi andalan.

"Ini menunjukkan bahwa bank syariah juga di dalam ekosistem BUMN mempunyai peluang untuk bisa menjadi katalis untuk mendorong perkembangan lebih lanjut, terutama di sektor-sektor baru, sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang, dan sektor-sektor yang membutuhkan katalis baru untuk struktur pembiayaan yang tepat," ucap dia.