Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 7.754,98 Triliun per Januari 2023, Kemenkeu: Masih Batas Aman

Nilai utang itu naik Rp 20,99 triliun dari posisi di Desember 2022 yang sebesar Rp 7.733,99 triliun dengan rasio 39,57 persen terhadap PDB.

Kendati terjadi kenaikan secara nominal, namun secara rasio menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Kemenkeu menilai peningkatan utang tersebut juga masih dalam batas aman, karena rasio utang pemerintah jauh di bawah batas maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yakni 60 persen terhadap PDB.

"Rasio ini (di Januari 2023) menurun jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yang mencapai 39,57 persen dan masih jauh di bawah batas undang-undang sebesar 60 persen PDB," ungkap Kemenkeu dikutip dari buku APBN KiTa edisi Februari 2023, Senin (27/2/2023).

Kemenkeu menjelaskan, fluktuasi posisi utang pemerintah salah satunya dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selama periode Desember 2022 ke Januari 2023, terjadi penguatan nilai rupiah terhadap dollar AS, euro, dan yen sehingga berkontribusi menurunkan posisi utang dalam valutas asing (valas).

Berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi rupiah di akhir Januari 2023 memang mendominasi dengan proporsi 71,45 persen. Dominasi dalam bentuk rupiah itu meningkat bila dibandingkan pada Desember 2022 yang proporsinya sebesar 70,75 persen.

Menurut Kemenkeu, dominasi rupiah tersebut sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis buku APBN KiTa tersebut.

Secara rinci, total utang pemerintah hingga Januari 2023 yang sebesar Rp 7.754,98 triliun, berdasarkan jenisnya didominasi oleh surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.894,36 triliun atau sekitar 88,90 persen dari total utang. Sementara untuk pinjaman tercatat sebesar Rp 860,62 triliun atau 11,10 persen dari total utang.

Adapun untuk besaran utang dalam bentuk SBN, terdiri dari domestik atau denominasi rupiah sebesar Rp 5.519,27 triliun, mencakup surat utang negara (SUN) senilai Rp 4.480,31 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 1.038,96 triliun.

Kemudian terdiri dari denominasi valas sebesar Rp 1.375,09 triliun, yang mencakup SUN senilai Rp 1.057,63 triliun dan SBSN mencapai Rp 317,46 triliun.

Kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh perbankan dan diikuti Bank Indonesia (BI), lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing dalam porsi yang kecil.

"Pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang," tulis Kemenkeu.

Sementara itu, untuk utang senilai Rp 860,62 triliun yang berasal dari pinjaman, yakni mencakup pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,68 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp 838,94 triliun.

Secara rinci pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 273,67 triliun, multilateral Rp 512,55 triliun, serta comercial banks sebesar Rp 52,73 triliun.