Erick Thohir Minta Tertibkan Lokasi Depo Minyak dan Pemukiman Penduduk

KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina, MIND ID, dan PLN untuk membentuk tim risiko bisnis mengingat sejumlah aset BUMN merupakan objek vital nasional.

"Saya sudah meminta dan menghubungi untuk seluruh BUMN seperti MIND ID, Pertamina, PLN harus membentuk yang namanya tim risiko bisnis, tidak hanya di keuangan namun juga di operasional secara menyeluruh karena ini ada objek vital nasional," ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (5/3/2023).

Dia juga akan mengkaji dan melihat apakah akan ada perbaikan dalam jangka menengah.

"Saya akan kaji, saya sudah minta investigasi dan pasti kita akan melihat apakah ada perbaikan untuk jangka menengah," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi lebih lanjut sesuai arahan Menteri BUMN.

"Ini sesuai juga dengan arahan dari bapak Menteri BUMN bahwa bukan hanya di Plumpang, namun juga di seluruh aset Pertamina dan juga BUMN lain untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut," kata Nicke.

Menurut dia, hal ini bertujuan untuk melihat penataan yang lebih baik dan memastikan bahwa masyarakat aman.

"Jadi kami juga akan melakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan arahan dari bapak Menteri BUMN," katanya.

Sebelumnya, Erick akan menata ulang seluruh objek vital yang dikelola BUMN, baik itu Pertamina, PLN, dan Pupuk Indonesia agar memiliki batasan yang jelas dan aman bagi masyarakat.

Erick menyampaikan penataan ulang batasan objek vital nasional dengan permukiman menjadi sebuah keharusan agar insiden terbakarnya Terminal BBM Plumpang tidak terulang kembali.

Penataan ulang objek vital nasional harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mensinkronisasikan tata ruang bersama pasca kebakaran pipa Terminal BBM (TBBM) Plumpang Pertamina.

"Saya rasa bapak Presiden RI sudah menginstruksikan bahwa bagaimana pemerintah daerah, kami dari pemerintah pusat apakah Kementerian BUMN ataupun Polri untuk mensinkronisasikan tata ruang bersama," ujar Erick.

Erick mengatakan, kalau melihat kondisi objek vital nasional saat ini rata-rata zona penyangganya (buffer zone) sangat tipis atau berdekatan dengan permukiman warga.

"Kalau kita melihat zona penyangga Pertamina pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1987 dalam kondisi sangat aman. Namun, setelah Reformasi 1998 memang kalau kita melihat banyaknya kehilangan lahan (zona penyangga). Dan ini konteksnya bukan hanya terjadi di Plumpang, namun terjadi di objek-objek vital nasional lainnya," katanya.