Sri Mulyani: Laporan PPATK Semuanya Ditindaklanjuti

"Kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindaklanjut, kami ingin meluruskan, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik permintaan dari kami atau yang merupakan inisiatif PPATK, semuanya ditindaklanjuti," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Ia menjelaskan, sepanjang 2007-2023, Kemenkeu telah menerima laporan dari PPATK sebanyak 266 surat yang mencakup data keuangan terkait pegawai Kemenkeu. Jumlah laporan itu lebih banyak dari yang disebutkan PPATK yakni 194 laporan di sepanjang 2009-2023.

"Jadi ternyata sesudah dicek surat-surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan, itu dari 2007 hingga 2023 mencapai 266 surat," imbuh dia.

Bendahara negara itu menuturkan, sebanyak 266 laporan tersebut, terdiri dari 81 laporan yang memang diberikan atas inisiatif PPATK jika menemukan adanya transaksi yang menyangkut pegawai di Kemenkeu.

Lalu sisanya terdiri dari 185 laporan yang memang diminta oleh Kemenkeu kepada PPATK. Permintaan laporan ini menyangkut data-data keuangan individu pegawai Kemenkeu, seperti data terhadap pegawai yang akan mendapatkan promosi jabatan atau mutasi.

"Jadi artinya kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi yang biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kemenkeu, karena kami bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan terus menjaga seluruh ASN di Kemenkeu," jelasnya.

Menurut dia, atas laporan-laporan tersebut, baik yang merupakan permintaan Kemenkeu ataupun inisiatif PPATK, seluruhnya ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

Adapun 266 laporan tersebut melibatkan tercatat 964 pegawai Kemenkeu.

"Jadi akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh Itjen Kemenkeu atau PPATK itu 964 pegawai, dari surat-surat tersebut kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya," ungkap dia.

Dia merinci, saat ini sebanyak 126 laporan telah ditindaklanjuti menjadi audit investigasi oleh Itjen Kemenkeu. Hasilnya, rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada 352 pegawai Kemenkeu.

Kemudian sebanyak 81 laporan yang masih masuk dalam pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk dilengkapi dengan bukti-bukti tambahan oleh Itjen Kemenkeu.

Lalu ada31 laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi, atau pegawai non kemenkeu. Serta ada 16 laporan yang telah dilimpahkan Kemenkeu ke aparat penegak hukum (APH).

"Karena kementerian keuangan adalah bendahara negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini, kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian," kata Sri Mulyani.