Erick Thohir Soroti Kondisi Depo Plumpang, Ada Pipa Pertamina yang Berdekatan Dapur Warga

Ia mengungkapkan, di area tersebut bahkan ada pipa Pertamina yang posisinya berdekatan dengan rumah warga.

"Di 2023 itu memang sudah berhimpitan (dengan rumah warga), bahkan seperti foto-foto yang beredar, ketika ada sebuah pipa itu berdekatan dengan dapur dari penduduk," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Erick menuturkan, pada dasarnya lahan yang ada di sekitar Depo Plumpang adalah milik Pertamina. Pada 1971, Pertamina membeli lahan seluas 153,45 hektar di lokasi itu dari PT Mastraco.

Maka pada 1972, lahan di sekitaran Depo Plumpang pun masih kosong, hingga akhirnya pada 1987 sudah mulai diisi rumah-rumah warga. Kondisi itu terus berlanjut hingga di 2023 rumah penduduk sudah berhimpitan dengan Depo Plumpang.

"Apalagi di tahun 1998, ketika kita reformasi itu terjadilah penggunaan lahan. Jadi kalau ditanya apakah ini lahan Pertamina? Ini lahannya Pertamina," kata dia.

Oleh sebab itu, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah membangun buffer zone atau zona aman yang memisahkan antara pemukiman warga dengan Depo Plumpang. Rencananya, buffer zone Depo Plumpang akan dibangun selebar 52,5 meter.

Meski begitu, diakui Erick, pada dasarnya menurut rata-rata internasional, pembangunan buffer zone seharusnya selebar 500 meter.

Namun setidaknya rencana lebar buffer zone Depo Plumpang sudah berdasarkan standar NFPA 30, kode cairan mudah terbakar yang diterbitkan National Fire Protection Association (NFPA), bahwa jarak aman mininimum yakni 52,5 meter.

Kanal air

Erick bilang, dengan kondisi Depo Plumpang yang memungkinkan buffer zone dibangun hanya 52,5 meter, maka diusulkan adanya kanal air.

"Jadi salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air. Supaya mengurangi kalau sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang kami lakukan sementara," jelas dia.

Adapun menurut kajian Sucofindo, berdasarkan pendataan dan perhitungan per 16 Maret 2023, akan ada sekitar 783 unit bangunan yang terdampak pembangunan buffer zone nantinya.

Selain itu, dalam bahan paparan Erick, disebutkan pula bahwa pembangunan buffer zone selebar 52,5 meter tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 368 miliar.

Erick menambahkan, pembangunan buffer zone pada objek vital nasional, seperti Depo Plumpang, tentunya memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ini (pembangunan buffer zone) memang kendala yang tidak mungkin kami bekerja sendirian tanpa dukungan pemerintah daerah," ucapnya.