Asosiasi Tebu Usulkan HPP Gula 2023 Jadi Rp 15.000 Per Kilogram

Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsyin mengatakan, besaran usulan HPP gula tersebut telah mempertimbangkan Biaya Pokok Produksi (BPP) gula dari sejumlah komponen yang mengalami kenaikan, seperti biaya pemakaian pupuk nonsubsidi, upah tenaga kerja, dan biaya transportasi.

Menurutnya, pengaruh kenaikan HPP gula ini terhadap inflasi juga relatif kecil.

"Untuk HPP, APTRI mengusulkan Rp 15.000 per kilogram. Wajar jika HPP naik dikarenakan biaya pokok produksi gula juga naik," ujarnya dalam keterangan terulis, Sabtu (13/5/2023).

Selain karena BPP gula naik, penyesuaian HPP gula perlu dilakukan karena adanya penurunan produksi tebu akibat perubahan iklim, dimana rata-rata penurunannya sekitar 20 persen.

Belum lagi, terdapat masalah pada pemupukan yang dinilai membuat aktivitas tanam jadi terkendala sehingga penurunan produksi gula menjadi semakin sulit dihindari.

"Produksi tebu terus menurun dikarenakan pemupukan yang tidak optimal, dimana pupuk semakin mahal dan langka. Sehingga, banyak petani yang memupuk tebu tidak tepat waktu. Selain itu, dosis pupuk ini tidak bisa maksimal," jelasnya.

Misalnya, 1 hektar kebun tebu idealnya membutuhkan rata-rata 1-1,3 ton pupuk. Namun karena pupuk langka dan mahal, petani hanya bisa menyediakan 7 kuintal pupuk untuk 1 hektar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen menambahkan, saat ini petani tebu nyaris tidak menggunakan pupuk bersubsidi. Sementara harga pupuk nonsubsidi empat kali lipat dari harga pupuk subsidi.

"Terlepas dari susah didapat, pemerintah juga sudah mengurangi porsi pupuk subsidi bagi petani tebu," kata Soemitro.

Petani Minta HET Gula Dihapus

Selain HPP gula, Nur Khabsin menyebut, pihaknya juga mengusulkan agar harga acuan pemerintah (HAP/HET) gula di tingkat eceran untuk dihapus lantaran gula petani bukan milik negara

"Ini milik petani, jadi ini nggak perlu ada HAP atau HET biar harga itu sesuai dengan pasar. Sehingga petani bisa menikmati keuntungan dan tidak terbelenggu dengan HAP atau HET," ucapnya.

Menurutnya, komoditas gula yang sebagian besar diproduksi oleh petani dan industri tak banyak mendapat dukungan pemerintah sehingga harga jualnya pun tak perlu diintervensi.

Berbeda dengan komoditas lainnya, seperti BBM dan pupuk subsidi yang biaya produksinya didukung atau disubsidi oleh pemerintah.

"Karena sekarang ini yang full milik negara adalah BBM, ada HET itu wajar. Kemudian pupuk subsidi, ada HET itu wajar juga. Tetapi, pupuk non subsisi ini tidak ada HET, dimana harga bebas jadi itu melonjak tajam ya," ungkapnya.

Nur Khabsin melanjutkan, saat pemerintah belum memberlakukan HET pada 2015, harga gula di masyarakat cenderung stabil dan terjangkau. Justru, harga gula melonjak tinggi pada 2016 saat pertama kali kebijakan HET gula diterapkan.

"Sebelum 2016 itu gak ada HET atau HAP, harga gula tidak melonjak. Bahkan, harganya mendekati HPP. Artinya, kalau ada kehawatiran HET atau HAP dihapuskan, kemudian harga gula akan melonjak tinggi, itu berlebihan," tuturnya.