Perbaikan Jalan Rusak di Daerah Juni 2023, Pemerintah Siapkan Rp 14,9 Triliun

Anggaran perbaikan tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketentuannya sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tetang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pelaksanaan perbaikan jalan daerah dengan dana sebesar Rp 14,9 triliun akan dimulai Juni 2023.

"Total Rp 32,7 triliun tahun ini dan mungkin kita akan lanjutkan di tahun depan. Nah yang sudah kita akan segera laksanakan itu adalah Rp 14,9 triliun, kita harapkan Juli sudah bergerak, kalau bisa Juni," ujarnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan daerah di seluruh Indonesia. Saat ini yang sudah jelas akan dilakukan perbaikan jalan rusak ialah di wilayah Provinsi Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.

Dia bilang, ke depannya provinsi lain juga akan menyusul seperti Nusa Tenggara Barat dan Pulau Jawa. Namun, dia tidak dapat memastikan setelah 3 provinsi itu daerah mana yang akan diprioritaskan.

"Intinya sih seluruh daerah. Hampir semua daerah di indonesia ada, cuma yang diverifikasi oleh Presiden langsung kan kemarin Lampung, Jambi, Sumut tapi kita juga akan memperbaiki jalan di daerah lainnya," ucapnya.

Yang jelas, jalan daerah yang akan diperbaiki menggunakan anggaran dari APBN ini haruslah yang memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan yang diatur oleh Inpres Nomor 3 2023.

Adapun kondisi jalan yang diprioritaskan ialah jalan yang kondisinya rusak, jalan yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalan yang terkoneksi dengan jalan tol, jalan yang mendukung daerah-daerah industri, dan jalan pendukung Ibu Kota Nasional (IKN) Nusantara.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan melihat kondisi keuangan pemerintah daerah. Pasalnya, kata dia, banyaknya jalan daerah yang rusak karena terdapat permasalahan kebijakan anggaran di pemerintah daerah atau tidak memiliki kebijakan untuk perbaikan jalan.

"Kemampuan daerahnya seperti apa? Kalau memang daerahnya betul-betul tidak punya anggaran kita bantu," jelasnya.