Harga Lahan Makin Mahal, Ini Strategi MRT Jakarta Jangkau Kelas Menengah ke Bawah

Kondisi tersebut membuat aktivitas bisnis maupun kepemilikan properti di sepanjang kawasan MRT dipandang hanya bisa diakses oleh kalangan atas.

Namun PT MRT Jakarta, sebagai pengelola transportasi modern tersebut memiliki berbagai strategi untuk memastikan kawasannya turut menjangkau kalangan menengah ke bawah.

Kepala Departemen Transit Oriented Development (TOD) Business Generation MRT Jakarta, Raihan Kusuma mengatakan, pada dasarnya harga lahan yang menjadi jalur MRT sudah mahal sejak masa pembangunan. Sebab, berada di pusat kota yang sebagian lahannya dimiliki para konglomerat.

Hal ini pula yang membuat MRT Jakarta tak memiliki aset di sekitar kawasan stasiun MRT. Kendati begitu, MRT Jakarta memiliki kuasa untuk mengatur rancangan pembangunan di sekitar kawasan MRT, baik itu aset yang dimiliki swasta maupun pemerintah.

Wewenang itu diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur penunjukkan MRT Jakarta sebagai pengelola kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di sepanjang jalur MRT.

"Jadi kalau ada gedung yang mau dibangun di sekitar MRT, mereka harus dapat izin rekomendasi dari MRT Jakarta," ujarnya dalam diskusi di kantor MRT Jakarta, dikutip Sabtu (3/6/2023).

"Itu menjadi salah satu benefit yang MRT Jakarta punya, karena memang kami bisa mengintervensi langsung desain dari gedungnya sesuai dengan konsep TOD," imbuh Raihan.

Lewat kuasa tersebut, ia bilang, MRT Jakarta akan melakukan intervensi pada desain pembangunan yang akan dilakukan di sekitar kawasan MRT, terutama oleh pihak swasta.

Dengan demikian, MRT Jakarta dapat menetapkan ketentuan untuk penyediaan ruang bagi pelaku UMKM agar bisa menggelar bisnisnya di kawasan TOD sekitar MRT Jakarta.

"Mereka (swasta) enggak boleh sembarangan bangun gedung yang semuanya untuk ritel-ritel yang mahal-mahal. Kami intervensi, harus ada UMKM sekian, misalnya," jelas dia.

"Jadi sebagai pengelola kawasan, kami tidak sekedar pengembangan dengan mereka minta izin lalu kami teruskan ke Pemprov, enggak kayak begitu. Kami lihat desainnya, kalau belum sesuai, kami minta ubah desainnya, dan mereka harus ikut kami," paparnya.

Di sisi lain, MRT Jakarta juga akan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, yang ada di sepanjang jalur MRT untuk dikembangkan bagi pelaku-pelaku UMKM.

Salah satu contoh yang sudah diterapkan adalah Taman Literasi Martha Tiahahu yang berada di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyediakan perpustakaan, di taman ini juga terdapat UMKM-UMKM kuliner yang produknya bisa dibeli oleh para pengunjung.

Dari sisi hunian, Raihan mengatakan, pihaknya juga berupaya menjangkau kalangan menengah. Lagi-lagi, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Dia bilang, MRT Jakarta berencana membangun hunian di beberapa titik stasiun MRT guna mendukung konsep TOD. Maka dalam hal ini, akan memanfaatkan aset milik pemerintah untuk menekan biaya (cost) pembangunan, sehingga harga huniannya menjadi lebih terjangkau.

"Kami mempunyai wewenang untuk memanfaatkan aset daerah, maka MRT Jakarta enggak perlu beli lahan karena lahannya sudah milik Pemprov DKI, sehingga kami bisa meminimalisir cost dari pembangunannya, dan bisa mengembangkan program produk yang affordable (terjangkau)," ungkap dia.

Raihan mengakui, menyediakan hunian dengan harga yang lebih terjangkau di pusat kota merupakan hal yang tidak mudah, namun bukan berarti itu tidak mungkin dilakukan. Menurut dia, lewat kerja sama dengan pemerintah, hunian ini memungkinkan tersedia.

"Ke depan, mungkin Blok M atau Blok A akan menjadi contoh adanya hunian yang cukup terjangkau. Karena ini hunian terjangkau MRT, maka berada di segmen (pekerja gaji) Rp 7 juta-Rp 20 juta, dan itu kami sudah konsepkan bahwa ini masih bisa dilakukan jika asetnya dimiliki Pemprov," paparnya.

Namun, yang pasti akan diterapkan syarat-syarat tertentu untuk bisa mendapatkan hunian terjangkau itu. Hal ini untuk menghindari salah sasaran, atau hunian tersebut hanya sekedar investasi, bukan untuk menjadi tempat tinggal oleh pihak pembeli.

Oleh sebab itu, akan diterapkan sistem pendaftaran layaknya program perumahan pemerintah, guna memastikan pembeli memang akan menempati hunian tersebut.

"Nanti di hunian MRT ini, kami juga tidak akan mau seperti apartemen kelas menengah ke atas, yang banyak terjual tapi kosong. Kami enggak mau jual hanya untuk sekedar investasi," kata dia.

"Jadi sistemnya mungkin kayak yg sudah diterapkan di DP 0 (program hunian Pemprov DKI Jakarta), harus ada pendaftarannya, dan tidak boleh dijual ke sembarangan orang, harus ada persetujuan dari MRT," pungkas Raihan.