[POPULER MONEY] Sri Mulyani soal Utang Pemerintah ke Jusuf Hamka | Daftar 10 Merek Paling Bernilai di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali buka suara terkait pernyataan pengusaha kawakan, Jusuf Hamka, yang menagih utang atas PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ke pemerintah.

Ia menyadari bahwa kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum, dan dirinya menghormati putusan tersebut.

Akan tetapi, bendahara negara itu bilang, pihaknya perlu melihat kepentingan negara, dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sebagai informasi, CMNP merupakan perusahaan milik Tutut yang berdiri pada 1978. Selain itu, Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang merupakan bank ditempatkannya dana deposito CMNP juga terafiliasi dengan Tutut.

Selengkapnya simak di sini

2. Aturan Wajib Masker Dicabut, Kemenhub Segera Rilis Syarat Perjalanan Terbaru

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera merilis surat edaran terbaru terkait syarat perjalanan bagi masyarakat menggunakan transportasi publik, baik itu darat, laut, maupun udara.

Hal ini menyusul pencabutan aturan wajib penggunaan masker di semua tempat publik yang diumumkan oleh Satgas Penanganan Covid-19.

"Dengan terbitnya SE Satgas Nomor 1 Tahun 2023, Kemenhub sedang menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Saat ini kami tengah merevisi SE yang terkait syarat perjalanan dalam dan luar negeri untuk semua moda transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2023).

Setelah terbit aturan itu, lanjut Adita, Kemenhub langsung menyosialisasikannya kepada masyarakat serta pengelola transportasi publik

Baca selengkapnya di sini

3. Mahfud MD: Perintah Presiden, Utang kepada Swasta dan Rakyat yang Memiliki Ketetapan Hukum supaya Dibayar

Menteri Kordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden RI Joko Widodo meminta dirinya untuk mengoordinasikan pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta dan rakyat.

“Presiden Joko Widodo memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya utang kepada swasta dan rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum yang tetap (inkracht) supaya dibayar,” kata Mahfud dalam siaran Youtube Menko Polhukam, Minggu (11/6/2023).

Mahfud memerinci, perintah Presiden itu disampaikan dalam dua kali pertemuan. Pertama, dalam rapat internal 3 Mei 2022 yang disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2022 pada 30 Juni 222, yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemeritnah.

Kemudian, dalam rapat internal kabinet 13 Januari 2023 bersama tim yang sudah dibentuk antara Kemenkeu, Kejagung, Kepolisian, dan Kemenkumham, Jokowi menyatakan, utang kepada swasta dan rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum yang tetap atau inkracht agar dibayar.

Simak selengkapnya di sini

4. Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud MD: Kalau Perlu Bantuan Teknis, Saya Bantu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku siap membantu pengusaha kawakan, Jusuf Hamka, untuk menagih utang perusahaannya ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Jusuf Hamka dinilai berhak untuk meminta pembayaran utang kepada pemerintah, sebab sudah terdapat putusan pengadilan yang inkrah, di mana pemerintah diwajibkan untuk membayarkan deposito beserta denda kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

"Silakan Bapak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu," kata dia, dalam keterangan video, dikutip Senin (6/12/2023).

"Misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan, kalau bapak memerlukan itu," sambungnya.

Selengkapnya baca di sini

5. Daftar 10 Merek Paling Bernilai di Indonesia, BRI Peringkat Satu

Brand Finance merilis hasil temuan merek atau "brand" paling bernilai melalui laporan Brand Finance Indonesia 100 2023.

Managing Director Brand Finance Asia Pasifik Alex Haigh mengatakan, BRI menjadi merek paling bernilai di Indonesia dengan nilai merek mencapai 4,3 miliar dollar AS.

"Merek perbankan mengalami peningkatan nilai merek sebesar 15 persen menjadi 4,3 miliar dollar AS sambil mempertahankan peringkat kekuatan merek AAA," ujar dia dalam laporan Brand Finance, dikutip Senin (12/6/2023).

Ia menambahkan, peningkatan nilai merek terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja keuangan.

Perusahaan apa lagi yang masuk daftar 10 merek palihg bernilai di Indonesia? Simak di sini