Kemenhub Pastikan Impor KRL Baru Tidak Berdampak ke Pemberian Subsidi Tarif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pengadaan impor KRL baru tidak akan mempengaruhi pemberian subsidi (public service obligation/PSO) KRL Jabodetabek.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal.

Kata Risal, impor KRL baru justru akan memudahkan PT KAI Commuter (KCI) karena beban biayanya lebih murah ketimbang impor KRL bekas. Pasalnya, kereta bekas akan membutuhkan biaya perawatan lebih banyak dan lebih sering ketimbang kereta baru.

"Enggak (mempengaruhi PSO). Harusnya kereta baru lebih mudah krn perawatannya lebih mudah," ujarnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Kendati demikian, dia mengakui biaya yang akan dikeluarkan KCI dalam pengadaan KRL impor baru bakal lebih mahal ketimbang membeli KRL bekas. Namun dia menilai hal ini tidak akan mempengaruhi pemberian PSO KRL Jabodetabek.

"Ya biaya pengadaan lebih tinggilah. Tapi seharusnya tidak mempengaruhi terhadap PSO," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan anak usahanya, KCI akan mengikuti keputusan pemerintah membatalkan rencana impor KRL bekas dari Jepang sebanyak 12 rangkaian.

Kendati demikian, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, akan ada beberapa konsekuensi dari keputusan pemerintah tersebut. Di antaranya, pembengkakan nilai investasi yang harus dikeluarkan PT KAI dan pembengkakan pada subsidi tarif (PSO) KRL.

Dengan adanya keputusan tersebut, PT KAI akan membahas dampak yang disebabkan dari tidak adanya impor KRL bekas bersama para pemangku kepentingan (stakeholder).

Setelah itu, hasil kajian ini akan dilaporkan ke pemerintah, termasuk apa saja jalan keluar yang akan dilakukan PT KAI untuk memenuhi kebutuhan armada KRL.

"Jadi kita mengkaji semuanya, nanti kita akan sampaikan ke pemerintah lagi langkah-langkah apa yang akan kita lakukan," ucapnya.