Kemiskinan Menurun, tetapi Ketimpangan Masyarakat Meningkat

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta, atau setara dengan 9,36 persen total penduduk. Posisi ini turun 460.000 orang atau 0,21 persen dari posisi September 2022, yang mencapai 23,36 juta orang atau setara 9,57 persen.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan, penurunan tersebut terjadi seiring dengan tren pemulihan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu 6 kuartal terakhir, produk domestik bruto (PDB) RI memang terus tumbuh di kisaran 5 persen secara tahunan.

Selain itu, tingkat inflasi pada periode relatif membaik. Tercatat laju inflasi pada periode September 2022-Maret 2023 sebesar 1,32 persen. Laju inflasi itu lebih rendah dari periode Maret - September 2022 sebesar 3,60 persen.

Tren penurunan memang tingkat kemiskinan memang terus terjadi sejak September 2020. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, di mana tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 9,22 persen total penduduk atau setara 24,78 juta penduduk.

"Meskipun terus mengalami penurunan, namun demikian tingkat kemiskinan bulan Maret 2023 ini belum pulih seperti masa sebelum pandemi," tutur Atqo, dalam konferensi pers, Senin (17/7/2023).

Lebih lanjut Atqo bilang, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di perkotaan dan perdesaan. Penurunan lebih dalam dicatatkan oleh tingkat kemiskinan di perkotaan.

Tercatat tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen pada September 2022 menjadi 7,29 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.

"Tentunya jika kita bandingkan kondisi sebelum pandemi tingkat kemiskinan di perdesaan ini bisa kita lihat ini sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi," kata Atqo.

"Sementara tingkat kemiskinan di wilyah perkotaan masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi," sambungnya.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan pulau, tingkat kemiskinan terjadi di seluruh pulau kecuali Sulawesi. Tercatat tingkat kemiskinan di Pulau Sulawesi meningkat 0,02 persen 2,04 juta penduduk.

Meningkatnya tingkat kemiskinan di Sulawesi disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dibanding pulau lain. Tingkat konsumsi rumah tangga di Sumatera hanya tumbuh 0,88 persen.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dibanding triwulan III 2022 terhadap triwulan I 2023 di Sulawesi paling kecil," ucap Atqo.

Ketimpangan yang justru meningkat

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, tingkat ketimpangan di kalangan masyarakat justru meningkat. BPS mencatat, nilai gini ratio sebesar 0,388 pada Maret 2023. Posisi ini lebih tinggi dari pencatatan sebelumnya, yakni sebesar 0,381 pada September 2022.

Sebagai informasi, tingkat ketimpangan diukur dengan gini ratio yang berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin tinggi ketimpangan.

"Dari data yang ada, tingkat ketimpangan pada Maret 2023 mengalami peningkatan dibandingkan September 2022," ujar Atqo.

Kenaikkan gini ratio nasional itu disebabkan oleh meningkatnya gini ratio di perkotaan. Tercatat, gini ratio perkotaan meningkat menjadi 0,409 dari 0,402. Sementara itu, tingkat ketimpangan di perdesaan stagnan sebesar 0,313.

"Tingkat ketimpangan di perkotaan pada Maret 2023 ini bisa kita lihat lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi," kata Atqo.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kenaikkan gini ratio di perkotaan disebabkan oleh pertumbuhan pengeluaran masyarakat kelompok atas yang lebih pesat dibanding pertumbuhan pengeluaran kelompok lain. Data BPS menunjukan, pengeluaran kelompok 20 persen atas meningkat 1,61 persen, sementara kelompok 40 persen menengah terkontraksi1,62 persen, kelompok 40 persen bawah terkontraksi 1,18 persen.

Kontraksi itu terjadi seiring dengan meningkatnya harga sejumlah komoditas utama, meliputi beras, tepung terigu, cabai rawit, hingga ikan kembung.

"Jadi (kenaikkan gini ratio perkotaan) karena, yang lapisan 40 persen bawah dan menengah pengeluarannya lebih lambat dari 20 persen atas," ucap Atqo.

Tanggapan pemerintah

Menanggapi data teranyar itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan masyarakat. Hal ini akan dilakukan dengan cara terus mendongkrak roda ekonomi nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggerakan roda perekonomian itu ialah melalui pembangunan infrastruktur. Sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024, pemerintah berupaya menyelesaikan atau memulai proyek yang berstatus proyek strategis nasional (PSN).

"Tentu infrastruktur dan lain kita dorong agar kita memiliki rasio lebih baik dan juga tentu terkait kemiskinan," ujarnya, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.