Duduk Perkara Tender Proyek Revitalisasi TIM yang Berujung Denda Rp 28 Miliar

Tiga perusahaan tersebut adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai Terlapor I, PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai Terlapor II, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebagai Terlapor III.

Atas pelanggaran yang dilakukan, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada PT PP dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dengan total Rp 28 miliar.

"Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 16,8 miliar kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, serta sebesar Rp 11,2 miliar kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk," ucap Ketua Majelis KPPU Chandra Setiawan dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (18/7/2023), dikutip dari siaran persnya.

Lebih lanjut, Majelis Komisi juga memerintahkan seluruh Terlapor untuk melaksanakan Putusan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 

Selain itu, Majelis Komisi memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20 persen dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan.

Para terlapor juga diminta melaporkan atau menyerahkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap selesai dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan selama 2 tahun.

Duduk perkara

Putusan ini bermula ketika KPPU menerima laporan publik berkaitan dengan dugaan persengkongkolan tender pada Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (pekerjaan interior).

Perkara ini melibatkan terlapor seperti disebutkan di atas. Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender sebagai suatu kerja sama operasional atau konsorsium (KSO) PP-Jakon.

Namun, Terlapor I yang melakukan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPU menilai hal itu membuktikan Terlapor I sengaja melakukan pembatalan tender tersebut sengaja sebagai bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo.

Selain itu, Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II dan Terlapor III dalam evaluasi teknis dengan adanya permintaan pemaparan Direktur SDM dan Umum terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan Manajemen Konstruksi.

Lalu ditindaklanjuti dengan fakta adanya pembatalan tender dan perubahan tata cara penilaian pada tender ulang oleh Terlapor I. KPPU menilai hal itu juga membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III menjadi pemenang tender a quo.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perubahan tata cara penilaian, nilai evaluasi teknis yang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III dalam tender ulang meningkat cukup signifikan hingga memperoleh persentase nilai evaluasi teknis yang cukup tinggi.

Namun, dalam persidangan tidak ditemukan adanya bentuk komunikasi langsung antara Terlapor I dan Terlapor II maupun Terlapor III.