[POPULER MONEY] TikTok Janji Project S Tak Dilaksanakan di RI | Perintah MA untuk 7 Maskapai Terbukti Kartel Tiket Pesawat

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembahasan soal Project S dengan TikTok Indonesia. Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengatakan, hasil dari pertemuan tersebut, TikTok berjanji Project S tidak bakal dilakukan di Indonesia.

"Kemarin kita sudah meeting dengan TikTok mereka janji Project S enggak akan dilakukan di Indonesia," kata Teten, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Lebih lanjut, Teten membenarkan bahwa Project S bakal 'memukul' produk lokal. Hal ini ditunjukkan dari uji coba Project S yang sudah mulai dilakukan di Inggris.

Dengan dimulainya uji coba, TikTok mulai menjajakan produk-produknya di dalam platform, yang selama ini disediakan khusus bagi para pedagang di negara tersebut.

Selengkapnya klik di sini. 

2. Penerbangan di Bandung Pindah ke Kertajati, AP II: Maskapai Tidak Keberatan

PT Angkasa Pura II (Persero) akan memindahkan layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara di Bandung ke Bandara Kertajati di Majalengka mulai Oktober 2023. Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, selama proses pemindahan ini tidak ada maskapai yang keberatan memindahkan operasional penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Kertajati.

Mengutip laman Angkasa Pura II, dalam konsep multi-airport system ini setiap bandara memiliki strategi bisnis dan potensi masing-masing sehingga saling mendukung.

"Jadi walaupun misalnya sebagian tracknya pindah dari Husein ke Kertajati, tapi Husein kan tetap beroperasi. Jadi artinya, kebetulan kan semuanya itu operator bandaranya kan AP II semua, Soekarno-Hatta, Halim, Kertajati, Husein," jelasnya.

Selengkapnya klik di sini. 

3. Basuki Hadimuljono: Insya Allah, Saya Akan Jadi Menteri Pertama yang Tinggal di IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku akan menjadi menteri yang pertama tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Basuki mengatakan, ia akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di ibukota baru yang ada di Kalimantan Timur tersebut.

"Insya Allah, saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN, walaupun mungkin cuma berapa bulan," kata dia dalam acara Main Event Sewindu Proyek Strategis Nasional, Rabu (26/7/2023).

Dia menambahkan, Kementerian PUPR telah membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda yang diharapkan dapat menopang akses menuju IKN. Adapun, jalan tol Balikpapan Samarinda memiliki panjang sekitar 99 kilometer.

"Alhamdulillah, kita sudah punya modal jalan tol Samarinda-Balikpapan yang akan kita nanti sambungkan ke IKN," jelas dia.

Basuki berharap, dengan konektivitas jalan tol perjalanan dari Balikpapan menuju IKN dapat ditempuh dengan jarak tidak lebih dari 40 menit. Hal tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat nantinya tidak bolak-balik dan dapat tinggal menetap di IKN.

Selengkapnya klik di sini. 

4. 7 Maskapai Terbukti Kartel Tiket Pesawat, MA Perintahkan Lapor KPPU jika Akan Keluarkan Harga Tiket

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan salinan putusan kasus dugaan kartel yang melibatkan tujuh maskapai penerbangan di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 tertanggal 13 Desember 2022 lalu. Sementara salinannya sudah dikirim ke pengadilan pengaju per 18 Juli 2023.

Dalam putusannya, MA memenangkan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan kartel harga tiket pesawat oleh ketujuh maskapai, pada tiket pesawat kelas ekonomi sepanjang 2019 yang harganya naik pada "peak season", "long weekend" dan Hari Raya.

Tujuh maskapai tersebut yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Pada Selasa, 13 Desember 2022, MA mengabulkan permohonan KPPU untuk membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang terdaftar dengan nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst tersebut. Saat ini perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan wajib dilaksanakan.

MA memerintahkan kepada 7 maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selengkapnya klik di sini. 

5. Deputi Gubernur Senior Sempat Bingung Jumlah Kantor Perwakilan BI Lebih Banyak dari Provinsi di RI

Tahukah kamu, jumlah kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) lebih banyak dari jumlah provinsi di Indonesia? Bank sentral nasional tercatat memiliki 46 kantor perwakilan di Tanah Air, sementara di Indonesia sendiri terdapat 38 provinsi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pun mengaku sempat bingung dengan lebih banyaknya kantor perwakilan BI dibanding provinsi Indonesia.

Pasalnya, data itu menunjukan adanya dua kantor perwakilan BI di provinsi tertentu.

"Waktu awal saya masuk Bank Indonesia saya juga bingung kok kantor perwakilan BI ada 46 ya, kan provinsi cuma 34 (pada tahun 2019)," ujar dia, dalam Seminar Sejarah Bank Indonesia, di Museum BI, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Ternyata, lebih banyaknya jumlah kantor perwakilan dari provinsi berkaitan dengan sejarah BI. Tepatnya, ketika BI belum dinasionalisasi, dan masih menjadi bank swasta milik Hindia Belanda yakni De Javasche Bank (DJB).

Selengkapnya klik di sini.