Cerita Menperin Agus, Pernah Digoda Pengusaha "Bermain" IMEI HP Ilegal

Sayangnya, Menperin Agus tak bercerita banyak tentang pengusaha yang mengajaknya tersebut, apakah berasal dari kalangan industri atau pengusaha brand handphone yang ada di Indonesia.

Dia menuturkan kejadian tersebut terjadi kira-kira setahun yang lalu.

"Saya ingin memberikan 1 contoh saja. Saya pernah dihubungi oleh beberapa pihak yang mengajak saya untuk 'bermain' IMEI," ujar Menperin Agus memulai ceritanya, saat jumpa pers secara online, Jumat (28/7/2023).

Pengusaha tersebut, lanjut Agus, mengaku bahwa jaringannya sudah bekerja sama dengan "orang dalam" dari tiga lembaga yang memiliki akses ke alat pemantau IMEI yakni Kominfo, Bea Cukai, dan Operator Jaringan Telekomunikasi.

Sebagai informasi, semua HP yang digunakan di jaringan operator seluler terlebih dulu harus melalui validasi IMEI.

HP yang IMEI-nya didaftarkan dikelola lewat teknologi yang disebut sebagai CEIR (Centralized Equipment Identity Register) yang dikelola oleh empat lembaga yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan operator seluler.

"Saya tes mereka. Apakah kalian sudah punya akses di lembaga tadi? Mereka jawab, mereka punya, ini tinggal Menperin saja. Jadi saya digoda, diajak untuk bermain HP ilegal oleh beberapa pihak," lanjut Agus.

Bongkar praktik IMEI HP Ilegal

Heran dengan adanya 'godaan" tersebut, Menperin Agus kemudian memerintahkan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier untuk membongkar praktik-praktik permainan IMEI, termasuk bekerja sama dengan pihak berwajib.

Selama setahun diinvestigasi oleh pihak berwajib, Menperin Agus mengungkapkan, ada pegawai di jajaran kementeriannya yang ditetapkan sebagai tersangka terkait pengelolaan IMEI di wilayah Indonesia.

Menperin Agus juga menyambut baik semua proses hukum yang akan dijalankan oleh kepolisian.

"Pada dasarnya di Kemenperin saya menyambut baik pihak kepolisian untuk juga melakukan penyelidikan ini secara menyeluruh terhadap 4 institusi itu. Kami telah mengetahui dan sejak kira-kira setahun lalu telah memerintahkan untuk membongkar praktik-praktik tersebut. Sehingga saat ini merasa senang karena memang telah memberikan arahan terkait itu,” kata Agus.

21 pegawai Bea Cukai "terjerat" praktik curang Registrasi IMEI

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu juga terus melakukan pengawasan soal IMEI. Salah satu hasilnya, sebanyak 21 pegawainya terbukti lakukan pelanggaran soal registrasi IMEI. 

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pihaknya secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proses bisnis termasuk registrasi IMEI. Ia mengakui, dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut didapati pelanggaran pendaftaran IMEI.

Pihak Bea Cukai telah melakukan tindakan pengenaan disiplin kepada para pegawai yang terbukti terlibat dalam pelanggaran pendaftaran IMEI di unit vertical DJBC.  "Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 25 pegawai dengan hasil 21 pegawai direkomendasikan hukuman ringan-berat," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Sabtu (25/3/2023).

Untuk antisipasi pelanggaran serupa, DJBC Kemenkeu melakukan beberapa strategi pengamanan.

1. Meningkatkan kewaspadaan terutama pada unit pengawasan dengan diterbitkannya Nota Informasi Nomor NI-17/BC.10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 kepada jajaran Kantor Wilayah DJBC terkait peningkatan volume pendaftaran IMEI melalui barang penumpang.

2. Menetapkan standar Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran IMEI dalam INS-06/BC/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Bandar Udara.

3. Menyempurnakan sistem pelayanan dan pengawasan pendaftaran IMEI dengan aplikasi E-Customs Declaration. Hal itu dilakukan dengan menyematkan fitur pengenalan otomatis dan auto-fill merk dan tipe HKT dengan memanfaatkan database TAC (Type Allocation Code) pada aplikasi E-Customs Declaration, sehingga manipulasi merk dan tipe HKT dengan IMEI yang berbeda dapat diminimalkan.

4. Upaya pengamanan pendaftaran IMEI dikoordinasikan oleh beberapa unit terkait di DJBC, antara lain Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Direktorat Informasi Kepabeanan, serta dengan melibatkan seluruh pimpinan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

"Dengan Langkah-langkah tersebut, berdasarkan evaluasi jumlah ketidaksesuaian merk dan tipe HKT dengan database TAC telah menurun secara signifikan," kata Nirwala.