Berebut Posisi Hub di Bumi Cendrawasih

Sepanjang bentangan wilayah, bertaburan sejumlah pelabuhan yang lumayan kinclong performansinya.

Sebagian di antaranya, Pelabuhan Jayapura, berada di Provinsi Papua, dan Pelabuhan Sorong yang kini masuk dalam wilayah provinsi pemekaran Papua Barat Daya.

Saya kebetulan beroleh kesempatan mengunjungi kedua pelabuhan itu beberapa waktu lalu, sehingga dapat menyaksikan langsung denyut aktivitas mereka.

Kita mulai dengan Pelabuhan Jayapura terlebih dahulu. Data dari manajemen Terminal Peti Kemas (TPK) Jayapura mengungkapkan, hingga Agustus 2023, throughput atau total bongkar-muat mencapai 51.713 twenty-foot equivalent unit alias TEU.

Angka tersebut turun dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 62.007 TEU. Targetnya hingga akhir tahun nanti, kinerja arus peti kemas bisa mencapai 98.294 TEUs.

Menurut Manager Operasi TPK Jayapura Jems Yeffry Fonataba, penurunan ini disebabkan penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat di Papua.

Peti kemas yang dilayani di TPK Jayapura nantinya akan didistribusikan setidaknya ke 14 kabupaten dan satu kota di Papua yang mengandalkan pasokan bahan pangan maupun material melalui TPK Jayapura.

Di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Sarmi, Membramo Raya, Membramo Tengah, Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, dan Yalima.

Sebanyak 99 persen dari barang-barang itu masih harus dikirim destinasi tadi dengan menggunakan pesawat, dan sisanya via jalur darat. Kondisi ini menyebabkan harga-harga barang di luar Jayapura jadi lebih mahal.

Sekarang kita simak fakta di Terminal Peti Kemas (TPK) Sorong yang berada di Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.

Kinerja TPK Sorong diklaim naik. Menurut Kepala Terminal, Herryanto, secara total, arus peti kemas pada 2021 tercatat mencapai 55.000 TEU, pada 2022 mencapai 46.000 TEUs, dan hingga September tahun ini sudah mencapai 36.000 TEU.

Ditambahkannya, peningkatan kinerja layanan ini terjadi sejak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melakukan transformasi pascamerger dengan mengimplementasikan standardisasi sistem operasional pelabuhan.

Sebelumnya, belum ada perencanaan di TPK ini, karena begitu kapal sandar, kita dulu kerja apa adanya, dengan peralatan yang ada. Kalau kapal tiba, kita bekerja, kalau belum ya tidak bekerja, ungkapnya.

Kini, dari sisi Box Ship per Hour (BSH) sebelum melakukan transformasi per Agustus 2022 hanya sebanyak 17 boks, tetapi per Agustus 2023 sudah lebih cepat mencapai 30 boks.

Sedangkan kinerja Box Crane per Hour (BCH) sebelumnya hanya mampu 8 boks, kini menjadi 22 box.

Sementara, kinerja berthing time/port stay atau waktu sandar kapal sebelumnya butuh waktu 72 jam atau 2 hari, sekarang menjadi hanya 24 jam atau 1 hari.

Rebutan Status Hub

Kinerja kinclong yang diperlihatkan oleh kedua terminal peti kemas yang ada memunculkan keinganan di kalangan pemangku kepentingan TPK Jayapura dan TPK Sorong untuk menjadikannya sebagai hub, dalam hal ini ke kawasan Pasifik Selatan.

Dalam wawancara dengan Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, keinginan itu dicetuskannya mengacu kepada kondisi kekinian Pelabuhan Jayapura yang sudah menjadi hub bagi beberapa daerah seperti yang disebutkan sebelumnya.

Keinginan senada disampaikan juga oleh Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Sorong, Jece Julita Piris, saat dikunjungi di kantornya beberapa waktu lalu.

Alasannya kurang-lebih sama: Pelabuhan Sorong selama ini sudah menjadi hub bagi kabupaten lainnya di Bumi Cendrawasih.

Pertanyaannya kini, apakah keinginan tersebut masuk akal? Namanya keinginan, apapun itu, sesungguhya sah-sah saja.

Dan, tidak ada seorang pun yang bisa atau boleh melarang orang lain untuk memilikinya, termasuk penulis.

Namun, keinginan menjadikan Jayapura dan Sorong sebagai hub, apalagi untuk kawasan Pasifik Selatan, jelas agak sedikit berlebihan.

Pertama, diperlukan berbagai komponen lain selain keberadaan terminal/pelabuhan. Ambil contoh, konektivitas pelayaran.

Konektivitas yang ada di Pelabuhan Jayapura dan Sorong sepenuhnya merupakan layanan antarpulau. Tidak atau belum ada konektivitas dengan negara di Pasifik Selatan dari kedua pelabuhan.

Belum lagi dukungan asuransi, perbankan, galangan kapal dan sebagainya yang masih amat minim di Bumi Cendrawasih.

Singkat cerita, kehadiran hub di Papua masih amat sangat jauh untuk bisa diwujudkan dalam waktu dekat, bahkan untuk sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan.

Jadi, silakan saja “berebut” wacana sebagai hub di antara pemerintah atau regulator. Barangkali dengan itu bisa memicu energi dan sinergitas antar-pemangku kepentingan.

Hal yang mendesak yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah bagaimana membangun industri di Tanah Papua karena denyut pelabuhan yang ada masih sebagai supporting aktivitas ekonomi wilayah, belum sebagai agent of development sebagaimana diteorikan. Entahlah.