Penyaluran 1,5 Juta Ton Elpiji 3 Kg Diduga Bocor

"Perlu diingat barang subsidi itu tidak boleh diperdagangkan bebas, ternyata ada pengecer, kios. Kita mau rapiinlah," ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat lalu (13/10/2023).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai, pengawasan distribusi elpiji 3 kg memang lemah lantaran tidak diawasi oleh badan seperti BPH Migas. Untuk itu, ia mengusulkan agar kewenangan dan tanggung jawab pengawasan gas melon diserahkan kepada BPH Migas dalam revisi undang-undang migas.

"Kemudian, ke depan perlu dipikirkan perubahan dari sistem distribusi yang masih bersifat terbuka, menjadi sistem yang lebih tertutup, agar hanya yang berhak saja yang dapat membeli gas melon 3 kg, sehingga subsidi elpiji menjadi tepat sasaran," imbuh Mulyanto.

Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, BPH Migas siap jika ditugaskan untuk mengemban tanggung jawab mengawasi distribusi elpiji 3 kg.

Opsi tersebut, menurut Saleh, bisa membuat pengawasan lebih efisien. Sebab, BPH Migas sebelumnya sudah diberi tugas mengawasi BBM.

Sedikit informasi, realisasi penyaluran elpiji tabung 3 kg pada tahun 2022 mencapai 7,80 juta MT. Sedangkan pada 2023 kuota elpiji tabung 3 kg sebesar 8,00 juta MT termasuk cadangan 0,5 MT.

Hingga Juli 2023, realisasi penyaluran elpiji subsidi atau elpiji 3 kg sebanyak 58 persen dari kuota yang ditetapkan. (Reporter: Muhammad Julian | Editor: Khomarul Hidayat)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Penyaluran Belum Optimal, 1,5 Juta Ton LPG 3 Kg Diduga Bocor dari Jalur Resmi