Janji Ekonomi Anies-Imin: 15 Juta Lapangan Pekerjaan Baru, KPR Bersubsidi hingga Hilirisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjanjikan beberapa program jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di sektor ekonomi, Anies dan Cak Imin menjanjikan 15 juta lapangan pekerjaan baru. Janji tersebut tertuang dalam dokumen visi misi Anies-Cak Imin berjudul Indonesia Adil Makmur untuk Semua.

Berikut ini beberapa janji ekonomi yang ditawarkan pasangan Anies-Cak Imin. 

1. Kemandirian Pangan

• Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian;

• Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan teknologi terkini termasuk alat pengering (dryer) serta membangun fasilitas gudang untuk menurunkan tingkat kehilangan, tingkat penyusutan, dan menjaga kualitas panen, serta mengatur suplai (terutama di saat musim panen dan musim kekurangan) untuk menjaga stabilitas harga;

• Melaksanakan “Revolusi Agromaritim” di mana untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani, di antaranya melalui:

› Pemberian kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani, termasuk melalui contract farming;

› Peningkatan stabilisasi harga jual hasil panen termasuk melalui optimalisasi resi gudang;

› Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi pangan dan harkat kehidupan petani, pekebun dan peternak pada setiap tahapan produksi.

• Meminimalkan impor dan meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi risiko dan gejolak pasokan pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik;

2. Kemudahan akses hunian

• Menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal;

• Menyediakan program KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah;

• Menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau.

3. Ketahanan Energi

• Meningkatkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapatkan harga terbaik;

4. Kedaulatan Air

• Memastikan setiap rumah tangga di Indonesia dapat menikmati air layak minum dengan biaya terjangkau;

5. Pengentasan Kemiskinan

• Memperbaiki bantuan sosial yang bersifat langsung (“memberi ikan”) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan perbaikan ketepatan sasaran

6. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

• Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau/green jobs pada 2025-2029;

• Menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45 persen (Februari 2023) menjadi 3,5 persen - 4,0 persen (2029);

7. Pemerataan Ekonomi

• Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja;

8. Kebijakan Fiskal sebagai pendorong pertumbuhan dan pemerataan

• Mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,5 - 6,5 persen per tahun (2025-2029);

• Meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4 persen (2022), menjadi 13,0 -16,0 persen (2029);

9. Hilirisasi dan Industrialisasi

• Mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi) dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34 persen (2022) menuju 22,0 -23,0 persen (2029);

• Memberikan insentif bagi pengembangan industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

10. Koperasi dan UMKM

• Memperluas akses pasar dengan menempatkan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok BUMN dan korporasi melalui berbagai program kemitraan;

• Meningkatkan relevansi koperasi dan UMKM dengan mendorong pemanfaatan e-commerce dan teknologi informasi.