Pemerintah Mau Tambah Impor Beras 1,5 Juta Ton, Perpadi Minta Penyalurannya Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) merespon soal rencana tambahan impor beras sebanyak 1,5 juta ton guna menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog dan stabilisasi harga.

Ketua Umum Perpadi, Sutarto Ali Muso mengungkapkan, rencana tersebut sah-sah saja jika tujuannya untuk pemenuhan CBP. 

Namun demikian, jika tujuannya untuk menstabilkan harga maka yang paling utama adalah mengisi pasar dengan beras.

"Impor itu sebenarnya yang lebih penting itu pasar yang harus diisi. Kalau pasar itu diisi tepat waktu, tepat sasaran, itu akan mempu setidaknya menahan harga," ujar Sutarto kepada media saat ditemui di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Sutarto mengungkapkan, saat ini di lapangan, penggilingan padi masih tertekan lantaran tidak memiliki gabah untuk digiling. Penyebabnya adalah karena stok gabah di Indonesia kosong akibat dari kemarau panjang El Nino.

Imbasnya, karena permintaan tinggi sementara stok tidak ada, harga gabah kering saat ini tinggi jauh di atas Rp 7.000-an per kilogram.

Hal ini pun membut harga beras di tingkat konsumen juga ikut tinggi.

"Harga gabah masih di atas Rp 7.000 masih tetap tinggi. Beras pecah kulit bisa Rp 11.000, premium juga masih jauh di atas Rp 13.900," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengungkapkan, Perum Bulog akan mengimpor beras sebesar 1,5 juta ton asal Vietnam dan Thailand.

Suyamto bilang pihaknya pun sudah mendapatkan arahan langsung dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melakukan pengadaan impor itu.

"Segera kami realisasikan, estimasi mulai masuk akhir Oktober 2023," ujar Suyamto saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/10/2023) lalu. 

Suyamto menuturkan, penugasan impor itu dilakukan dalam rangka menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog.