Menko Airlangga: Ada Devisa Rp 124 Triliun "Parkir" di Luar Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menilai penerapan aturan terkait penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam sistem keuangan nasional belum maksimal. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, sejak diberlakukan pada 1 Agustus 2023, penerapan aturan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 itu belum maksimal.

Masih terdapat devisa dari kegiatan ekspor sebesar 8 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 124 triliun yang tidak ditempatkan di sistem keuangan Tanah Air.

"DHE belum maksimal dalam tiga bulan ini. kita masih melihat potensi 8 miliar (dollar AS) dari devisa ini masih parkir di tempat lain," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip pada Selasa (7/11/2023).

Masih besarnya potensi penempatan devisa di dalam negeri itu kemudian menjadi sorotan pemerintah.

Pasalnya, aktivitas perdagangan internasional RI saat ini berada dalam tren pelemahan sehingga pemerintah perlu memaksimalkan potensi yang ada.

Oleh karenanya, Airlangga bilang, pemerintah akan mengevaluasi aturan terkait DHE hasil kegiatan ekspor sumber daya alam.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membeberkan, pemerintah berencana memberikan insentif tambahan kepada para eksportir. Hal ini akan dilakukan melalui perumusan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh).

"Saat ini kami juga tetap menyiapkan RPP baru untuk memberi insentif yang cakupannya lebih luas," kata dia dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan diskon PPh kepada para eksportir yang menempatkan devisanya di Tanah Air. Namun, hal ini baru berlaku bagi pelaku usaha yang menempatkan devisanya di instrumen deposito.

"Kita perluas dengan instrumen lain selain deposito, tapi dikaitkan dengan retensi atau penempatan dana itu," ucapnya.