Jelang Pemilu, Investor Korsel Masih "Wait and See" untuk IKN

KOMPAS.com - Para investor dari Korea Selatan disebut masih "wait and see" alias menunggu dan mengamati untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).

Salah satu faktornya adalah masih menanti dinamika pemilihan umum tahun depan.

"Investor Korea masih wait and see sampai tahun depan bulan Februari, tapi tampaknya bulan Februari belum selesai, ya?" ucap Chairman Korea Chamber of Commerce and Industry in Indonesia Lee Kang Hyun dalam workshop bertajuk "Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership" di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Konsistensi kebijakan

Menurut Lee, kesempatan kerja sama investasi untuk IKN antara Indonesia dan Korea Selatan sangatlah luas.

Apalagi, tambah dia, Korea memiliki pengalaman dalam membangun kota cerdas atau smart city, seperti yang dicanangkan pemerintah terhadap IKN.

Namun, sebagai kepala dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin-nya Korea, ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal investasi secara umum.

Apalagi, sering terjadi adanya perubahan prioritas kebijakan setiap perubahan kepemimpinan dan tahun depan merupakan momen penting karena adanya Pemilu Presiden.

Bos Hyundai itu memberikan contoh ketika dirinya masih bekerja di Samsung Electronik, di mana ada kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TDKN) tertentu sehingga Samsung membuat pabrik di Indonesia.

Namun, kebijakan kemudian berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan (reseach and development/R&D).

Kekhawatiran lainnya adalah mengenai relaksasi bebas pajak masuk kendaraan listrik Completely Build Up (CBU) yang diduga menguntungkan investor lain.

"Sebagai investor, mengenai konsistensi sangat penting," ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan menilai isu-isu yang digelontorkan politisi memang bisa berubah dan merupakan dinamika politik. Namun, ia meyakini, seluruh pihak memahami apa yang harus didukung.

Nurul mencontohkan komitmen pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang menimbulkan pro dan kontra pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seiring berjalannya waktu, kebijakan terkait pembangunan di luar Jawa tetap dijalankan sesuai jalurnya dan menghadirkan banyak investasi di luar Pulau Jawa.

Ia memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya akan memberatkan pihak tertentu.

"Yang harus diperhatikan adalah untuk tetap menjalankan produk perekonomian Indonesia," ucapnya.

Lebih jauh, Nurul menyebutkan bahwa Korea Selatan adalah rekanan yang cukup responsif untuk membahas perihal kerja sama investasi.

Salah satunya adalah karena Korea memandang Indonesia sebagai rekan yang dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhan global, termasuk energi terbarukan.

"Apakah ada teknologi lain terkait renewable energy di luar baterai? Kami masih melihat karena Korea memiliki teknologi-teknologi lain," ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh jurnalis Kompas.com, Nabilla Tashandra, sebagai peserta Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea 2023, yaitu program fellowship kerja sama Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).