Ironi PNS Imigrasi, Sudah Digaji Tinggi, Diciduk Gara-gara Pungli

KOMPAS.com - Lima petugas Imigrasi Ngurah Rai diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Selasa (14/11/2023) malam.

Lima petugas tersebut diduga melakukan dugaan pungutan liar (pungli) kepada warga negara asing (WNA) saat memasuki jalur fast track atau jalur cepat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Lima petugas berhasil diamankan karena adanya laporan dari masyarakat karena menyalahgunakan jalur khusus tersebut untuk turis asing yang bersedia membayar sogokan.

Fast track adalah pelayanan prioritas keimigrasian di beberapa bandara internasional, untuk mempermudah pemeriksaan ke imigrasi atau keluar wilayah Indonesia bagi kelompok prioritas, yaitu lanjut usia, ibu hamil, anak-anak dan pekerjaan migran.

Kajati sudah menetapkan Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Hariyo Seto sebagai tersangka dalam kasus ini.

Gaji PNS Imigrasi

Untuk diketahui saja, semua petugas imigrasi yang ada di bandara internasional berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), di mana tersangka adalah Hariyo Seto yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Ngurah Rai.

Terlepas dari kasus yang menjeratnya, gaji sebulan yang diterima Hariyo Seto sebenarnya sudah cukup besar. Ini karena posisinya sebagai pejabat eselon IV di Kementerian Hukum dan HAM.

Bila merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019, Hariyo Seto termasuk PNS golongan IV dengan gaji terendah sebesar Rp 3.044.300 dan tertinggi Rp 5.901.200 per bulan.

Besaran gaji pokok PNS tersebut disesuaikan dengan masa kerja sebagai ASN yang dikenal dengan Masa Kerja Golongan (MKG).

Komponen penghasilan terbesar PNS di Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM saat ini justru berasal dari tunjangan kinerja atau tukin.

Tunjangan kinerja PNS di Kemenkumham, termasuk Imigrasi, diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham.

Besaran tukin yang didapatkan PNS Imigrasi disesuaikan dengan kelas jabatannya. Dengan jabatan kepala seksi, maka otomatis Hariyo Seto masuk dalam kelas jabatan 9.

Dengan demikian, ia berhak menerima tukin sebesar 5.079.200 setiap bulannya.

Dengan menghitung dua komponen penghasilan utama PNS saja, yakni gaji pokok dan tukin, maka Hariyo Seto memiliki penghasilan paling kecil Rp 8.123.500 dan paling besar Rp 10.980.400.

Bila menghitungan tunjangan melekat lain yang diterima sebagai PNS, tentu saja lebih besar lagi penghasilan yang diterima.

Tunjangan lain-lain PNS tersebut meliputi tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokok, serta tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok berlaku hingga 3 anak.

Lalu ada tunjangan jabatan struktural dan fungsional, uang makan Golongan IV Rp 41.000 per hari, hingga tunjangan perjalanan dinas.

Harta kekayaan Hariyo Seto

Merujuk pada catatan di laman LHKPN KPK, Hariyo Seto beberapa kali menyampaikan laporan harta kekayaan atau LHKPN sebagai pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan beberapa status.

Dari mulai sebagai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang hingga terakhir di Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Harta kekayaan Hariyo Seto tercatat mencapai Rp 710.000.000. Ini berdasarkan laporan LHKPN pada 14 Februari 2023 untuk periodik 2022.

Laporan tersebut disampaikan Hariyo Seto sebagai penyidik di Imigrasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.