Dokumen Investasi JETP Diluncurkan, Erick Thohir Minta Implementasinya Jangan Hanya di Atas Kertas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama Sekretariat Just Energy Transitions Partnership (JETP) resmi meluncurkan Dokumen Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) untuk pendanaan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) pada Selasa (21/11/2023).

Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas, dan mekanisme pembiayaan yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44 persen di 2030.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengatakan, dirinya berharap CIPP tidak hanya berakhir sebagai sebuah dokumen, melainkan diimplementasikan hingga mencapai target transisi energi yang telah ditetapkan.

Ia menuturkan, Dokumen CIPP memberikan peta jalan strategis bagi ambisi Indonesia untuk mencapai transisi energi dengan mempertimbangkan tantangan yang mencakup bidang teknis, keuangan, kebijakan, dan keadilan sosial.

Menurut Erick, Indonesia sudah mengambil langkah-langkah penting dalam mendorong transisi energi.

Salah satunya mengupayakan pengembangan energi terbarukan untuk melakukan dekarbonisasi ketenagalistrikan dan industri, termasuk membangun rantai pasok teknologi energi terbarukan untuk memperkuat industri dalam negeri.

Kemudian RI mendorong industrialisasi hijau, antara lain dengan membangun kawasan industri berbasis ekonomi hijau dan didukung oleh sumber energi hijau, termasuk optimalisasi potensi mineral kritis untuk dilakukan hilirisasi.

Indonesia juga menggiatkan elektrifikasi sektor-sektor kunci seperti transportasi dalam upaya menekan intensitas emisi sekaligus mewujudkan industri dan lapangan kerja baru bagi peran masa depan Indonesia.

"Tentunya kami berharap bahwa JETP dapat menguatkan langkah-langkah tersebut melalui pelaksanaan proyek-proyek prioritas sebagai mana sudah tertuang di dalam dokumen CIPP ini," kata Erick.

Ia menekankan, dalam mendorong transisi energi dan menekan karbonisasi, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan pendanaan global. Lantaran di saat bersamaan, Indonesia juga tengah menggenjot investasi di infrastruktur.

Maka peran pendanaan JETP dan adanya Dokumen CIPP diharapkan mampu mendukung Indonesia mencapai target transisi energi dan dekarbonisasi.

"Saya mengajak seluruh kementerian, lembaga maupun seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal implementasi dari CIPP-JETP, mengingat ini merupakan salah satu langkah strategis bagi masa depan Indonesia dan tentu regional sebagai pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan, JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) di mana Indonesia menargetkan bisa mencapai net zero emission (NZE) di 2060.

Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.

Dokumen CIPP yang resmi diluncurkan itu pun mengawali babak implementasi dari kerja sama dengan pihak JETP.

Dokumen itu dinilai sebagai komitmen JETP dalam membantu pemerintah Indonesia sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenagalistrikan yang berbasis energi hijau.

"Kini saatnya merealisasi komitmen yang sudah disepakati bersama dan mewujudkan transisi energi yang ambisius dan berkeadilan bagi Indonesia," kata Arifin.

Adapun CIPP 2023 akan fokus kepada sistem ketenagalistrikan on-grid. Sementara bagi sistem ketenagalistrikan off-grid akan dilakukan analisis lebih mendalam untuk menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia.

Dokumen CIPP merupakan 'living document' yang akan terus dimutakhirkan setiap tahunnya agar terus mencerminkan kondisi perekonomian global dan prioritas kebijakan dalam negeri.