Kemenkeu Sebut APBN Berperan untuk Capai Visi Indonesia Maju 2045

KOMPAS.com - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo mengatakan, perekonomian Indonesia masih akan menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, tensi geopolitik yang makin tinggi serta dampaknya kepada peta geopolitik dan perdagangan dunia. Kedua, dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan perlu langkah antisipasi dan mitigasi.

Ketiga, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan memiliki dampak serius pada perubahan perilaku baik dari sisi konsumsi maupun produksi. 

Keempat, transisi dari pandemi ke endemi tetap perlu diantisipasi dan diwaspadai, agar transisi menuju living with endemic dapat berjalan lancar.

Wahyu mengatakan, berbagai tantangan tersebut bisa menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, tantangan itu juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional. 

“Tantangan itu bisa menjadi windows of opportunity munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045,” katanya dalam siaran pers, Jumat (24/11/2023). 

Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan dan arah kebijakan untuk mendukung agenda pembangunan, pemerintah melalui Kemenkeu telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro 2024.

Asumsi dasar makro 2024 itu meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,8 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.000.

Lalu, tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) selama 10 tahun sebesar 6,7 persen, harga minyak mentah Indonesia 82 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 635.000 barel per hari, serta lifting gas 1,03 juta-1,033 juta barel setara minyak per hari.

Wahyu mengatakan, untuk menghadapi dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, APBN harus mampu berfungsi sebagai shock absorber yang andal.

“Dengan begitu, APBN mampu melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan tetap menjaga agar pengelolaan fiskal sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dia menilai, perjalananan APBN 2023 yang sudah mulai memasuki ujung tahun menunjukan kinerja yang positif.

Hal itu terlihat dari pendapatan yang tumbuh seiring makin kuatnya pemulihan aktivitas ekonomi dan buah reformasi perpajakan, belanja tetap mampu melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi, serta risiko fiskal makin terkendali yang terefleksi dari defisit dan utang terjaga di level manageable.

“Semoga kinerja positif APBN 2023 terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga menjadi kado indah untuk menyongsong tantangan pada 2024,” harapnya.

Wahyu menegaskan, kebijakan fiskal 2024 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari serangkaian kebijakan tahun-tahun sebelumnya.

"Kebijakan fiskal juga terkoneksi dengan arah dan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah. Untuk itu, kinerja APBN 2023 yang solid akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong APBN 2024," jelasnya.

Menurutnya, APBN 2024 akan mempunyai nilai strategis untuk mengantar Indonesia keluar dari middle income trap menuju Indonesia maju, adil, makmur pada 2045.

Sejalan dengan hal tersebut, arsitektur APBN 2024 juga harus mampu untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

Peran APBN 

Wahyu mengatakan, arsitektur APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

“Peran APBN didorong agar berfungsi optimal sebagai shock absorber yang melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global. APBN membantu menstabilkan harga pangan, mewujudkan ketahanan energi, serta mengendalikan inflasi," katanya.

Kemudian, APBN berperan sebagai agen pembangunan, seperti akselerator transformasi ekonomi, yang berfokus pada human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. 

Lalu, APBN juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dapat digunakan dalam penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, hingga kesenjangan.

Wahyu menjelaskan, transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. 

Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan  melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial. 

Kedua, melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 

Ketiga, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. 

Keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui penghiliran SDM. 

Kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut, perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik.

Reformasi itu dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. 

Kemudian, melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) secara konsisten, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Postur APBN 2024

Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur APBN 2024 telah disepakati sebagai berikut: 

Pertama, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.309,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 492,0 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

Kedua, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.325,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun. 

Ketiga, keseimbangan primer negatif sebesar Rp 25,5 triliun untuk didorong bergerak menuju positif.

Keempat, defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen produk domestik bruto (PDB), sedikit lebih rendah dari 2023 sebesar 2,27 persen PDB.

Kelima, belanja kementerian/lembaga (K/L) 2024 sebesar Rp 1.090,8 triliun, antara lain untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, akselerasi transformasi ekonomi, serta kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pusat/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar 8,0 persen.

Belanja K/L juga mencakup pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.

Keenam, belanja non-K/L sebesar Rp 1.376.7 triliun, antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12 persen, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung petani, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan dunia usaha. 

Wahyu berharap, dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 mampu merespons dinamika perekonomian dan mendukung agenda pembangunan. 

Sejalan dengan hal tersebut, telah disepakati bahwa untuk mencapai sasaran dan indikator pembangunan tingkat kemiskinan harus berada di rentang 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 persen, rasio gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,99-74,02, nilai tukar petani (NTP) 105-108, dan nilai tukar nelayan 107-110.

“Semoga ikhtiar bersama seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan menjadi sebuah bangsa yang maju, sejahtera, adil, dan makmur,” harap Wahyu.