Setoran Dividen BUMN Capai Rp 81,5 Triliun, tetapi Kinerjanya Tetap Perlu Dicermati

JAKARTA, KOMPAS.com - Setoran dividen BUMN secara konsolidasi ke negara mencapai Rp 81,5 triliun per Desember 2023. Realisasi itu telah mencapai target atau setara 100,9 persen dari yang ditetapkan pemerintah di tahun ini.

Kendati setoran dividen tinggi, namun BUMN dihadapkan sejumlah tantangan ke depannya untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kinerjanya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, setoran dividen BUMN yang mencapai target itu menunjukkan adanya perbaikan kinerja pada perusahaan pelat merah.

Meski begitu, ia menilai, BUMN tetap perlu bersiap menghadapi tantangan besar di tahun-tahun mendatang, seiring dengan masih bergejolaknya ekonomi global.

Menurutnya, peran pemerintah pun diperlukan untuk mendukung BUMN dalam menjalankan penugasannya. Faisal menyebut, pemberian target sebaiknya diselaraskan dengan kondisi finansial masing-masing BUMN.

"Jadi bukan hanya target dividen yang tinggi tapi sejauh mana mereka bisa menjalankan peran pembangunan, tentu saja dengan menjaga situasi beban finansial mereka," kata Faisal dalam keterangannya, Minggu (17/12/2023).

Ia bilang, kondisi BUMN berbeda dengan private sector atau swasta, sebab perusahaan pelat merah bukan sekedar mencari profit, melainkan juga berfungsi sebagai agen pembangunan dan motor penggerak perekonomian Indonesia.

Maka dari itu, perlunya dukungan dari pemerintah untuk mendorong BUMN agar kinerjanya tetap terjaga di tengah penugasan yang dijalankan.

"Selain dividen yang tinggi, BUMN juga perlu diperhatikan dari sisi peran mereka dalam pembangunan," imbuh Faisal.

Ia bilang, harus semakin banyak BUMN yang berstatus sehat, alias tak merugi. Sebab, dengan semakin banyak BUMN yang sehat, maka semakin banyak pula setoran dividen ke negara.

Selain itu, pembentukan holding BUMN juga perlu diperhatikan. Ryan menilai, pembentukan holding bisa dilanjutkan, namun yang masih belum berjalan baik harus dievaluasi.

Maka dengan demikian, BUMN tidak hanya sekedar bisa memberi dividen besar, tapi juga mampu berkontribusi lebih ke ekonomi negara, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan.

Kondisi tersebut sekaligus akan membuat BUMN tidak hanya berorientasi profit, melainkan bisa turut membantu program pemerintah.

"Misal, ada BUMN yang punya agent of development seperti KAI, Telkom, Garuda, Bulog, harus punya keberpihakan bagi masyarakat banyak. Itu karena, BUMN harus berada di sisi pemerintah," kata Ryan.