Anies Sebut BUMN Jangan Jadi Alat Negara Dongkrak Pendapatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepatutnya tidak dipandang sebagai institusi untuk meningkatkan pendapatan negara.

BUMN seharusnya dipandang sebagai institusi untuk mengembangkan pembangunan.

Menurut Anies, negara pada dasarnya memiliki dua tangan yang tercermin dari birokrasi dan korporasi. Dua tangan negara tersebut bertugas melakukan pembangunan.

"Jadi korporasi milik negara tidak dipandang sebagai institusi untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi dipandang sebagai institusi yang melakukan pembangunan,," kata dia kata dia dalam Dialog Capres 01 Anies Baswedan bersama Kadin, ditulis Jumat (12/1/2023).

Selain birokrasi, ia menambahkan, negara menghadirkan korporasi karena membutuhkan fleksibilitas dalam eksekusi program pembangunan.

Ketika dipandang sebagai instrumen yang bertugas meningkatkan pendapatan negara, korporasi milik negara atau BUMN akan crowding out pasar.

Crowding out merupakan kondisi ketika kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif memengaruhi kondisi pasar.

"Di situ ada conflict of interest. Di satu sisi regulator, di sisi lain adalah market player, maka dia akan bisa membuat regulasi yang menguntungkan market player yang miliknya dia," terang dia.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, korporasi yang dimiliki negara harus dipandang sebagai agen pembangunan seperti birokrasi.

Sebagai contoh, ketika masih menjabat Gubernur DKI, Anies memilih membentuk perseoran terbatas (PT) alih-alih menyerahkan pengelolaan transportasi publik kepada Dinas Perhubungan.

Hal tersebut karena bentuk PT lebih mudah untuk melakukan kontrak dengan pihak mana saja, termasuk untuk rekrutmen pegawai. Itu dapat dilakukan tanpa terikat denga peraturan aparatur sipil negara (ASN) yang rumit.

"Jadi kenapa menggunakan komponen korporasi, bukan karena negara mau cari untung, tapi negara membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan tugas pembangunan itu," terang dia.

"Jadi ketika negara punya korporasi, jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini," tandas dia.