Cak Imin Sebut TKA Mendominasi di Proyek Hilirisasi, Luhut: Hanya 10-15 Persen

Hal tersebut disampaikan Luhut untuk merespons pernyataan calon wakil presiden (Cawapes) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebutkan TKA mendominasi dalam proyek hilirisasi.

"Jumlahnya itu berkisar hanya sekitar 10 sampai 15 persen saja," kata Luhut melalui akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (24/1/2024).

Luhut mengatakan, keberadaan tenaga kerja asing tidak bisa dihindari lantaran pekerja lokal belum memiliki kualitas yang sebanding.

Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah akan mengurangi jumlah pekerja asing secara bertahap.

"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, proses pelatihan harus dilalui bagi tenaga kerja lokal agar mampu menyamai kualitas kerja TKA.

"Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan berita-berita palsu, apalagi anda calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor satu, bukan soal pintar," ucap dia.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik program hilirisasi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya terlalu ugal-ugalan.

Menurut Cak Imin, program kebanggan Presiden Jokowi ini memiliki banyak dampak negatif karena tidak dilakukan secara cermat. Akibatnya cukup serius, dari kerusakan lingkungan hingga insiden ledakan di lokasi smelter yang menyebabkan korban jiwa tak sedikit.

Cak Imin juga menyinggung soal tenaga kerja asing, yang begitu mendominasi di proyek-proyek hilirisasi pemerintah.

"Kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," kata Cak Imin dalam Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyinggung soal program hilirisasi yang tidak berkontribusi banyak pada rakyat di Sulawesi.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen, tinggi sekali tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal tetap berlangsung lanjut," beber Cak Imin.

Menurut dia, morat-maritnya tambang di Indonesia tak hanya soal hilirisasi, tapi juga banyaknya tambang ilegal.

"Selain yang disampaikan Pak Mahfud yang memprihatinkan adalah data ESDM ada 2.500 tambang illegal. Sementara tambang legal saja tak menghadirkan kesejahteraan," ujar Cak Imin.