Jokowi Gencar Tebar Bansos Jelang Pilpres, Sri Mulyani: Semuanya Sudah Ada Dalam APBN

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai bansos yang digelontorkan Jokowi telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa.

"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata dia dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

APBN 2024 sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tetnang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024. Sri Mulyani bilang, dalam perumusan APBN tersebut, pemerintah sudah melibatkan pihak legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"UU APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah menjadi UU dia menjadi instrumen negara bersama," tuturnya.

"Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara di mana sumbernya disetujui DPR penggunaannya juga disetujui DPR," kata Sri Mulyani.

Terkait dengan bansos yang baru digulirkan pemerintah, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani bilang, bansos itu diberikan untuk merespons fenomena domestik dan global yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat miskin.

"Seperti tadi diketahui harga pangan the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, dan langsung memukul daya beli, jadi memang itu terus dilakukan dalam rangka program-program yang sudah," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan sejumlah bansos pada awal tahun ini. Beberapa bansos yang sudah mulai digelontorkan adalah bansos PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT), serta bansos beras 10 kg setiap bulan.

Selain bansos yang sudah direncanakan dalam APBN 2024, pemerintah pun bersiap meluncurkan bansos baru, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Lewat bansos tersebut, pemerintah akan membagikan BLT sebesar total Rp 600.00 untuk 18,8 juta jiwa. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah bakal menyiapkan tambahan dana bansos sebesar Rp 11,25 triliun.