Pemerintah Targetkan 95 Persen Proyek BUMN Pakai Produk Dalam Negeri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, target tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di 2024.

“Target 95 persen 2024 seluruh anggaran APBN dan APBD, serta proyek BUMN 95 persen harus berasal dari produk dalam negeri. Itu target dari Presiden,” ujarnya saat membuka acara Kick Off Penghargaan P3DN Tahun 2024 di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Lebih lanjut Agus menilai tak salah jika pemerintah memberikan target yang tergolong tinggi itu mengingat anggaran yang digunakan oleh BUMN adalah uang dari masyarakat.

“Toh anggaran belanja baik itu kementerian dan lembaga, pemda, serta BUMN itu semua berasal dari uang rakyat, dari pajak. Sehingga akan lebih baik bahwa penyerapan atau belanja juga diarahkan ke produk-produk dalam negeri yang membawa manfaat bagi masyarakat,” kata Agus.

Agus juga mengatakan, untuk terus mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di 2024, Kementerian Perindustrian akan kembali melaksanakan gelaran Business Matching 2024 pada awal Maret 2024.

Selama tiga tahun berturut-turut, Kemenperin konsisten melaksanakan business matching untuk mendorong naiknya komitmen penggunaan produk dalam negeri.

Pada tahun 2024 ini, pelaksanaan business matching akan bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek dengan konsep one stop event.

“Akan ada 5 kegiatan mulai dari Temu Bisnis hingga Pojok Konsultasi yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh para peserta yang hadir. Dalam kegiatan ini juga akan diberikan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri,” jelasnya.

Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dilaksanakan untuk memberikan apresiasi kepada dua pihak yang memiliki peran besar dalam keberhasilan Program P3DN, yakni dari sisi pengguna dan produsen produk dalam negeri.

Pada sisi pengguna produk dalam negeri, penghargaan akan diberikan kepada instansi pemerintah dan badan usaha yang terkena kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Sedangkan dari sisi produsen, penghargaan akan diberikan kepada produsen dalam negeri yang tidak hanya melakukan pendalaman struktur industri, namun juga mampu memberikan produk yang berkualitas sesuai harapan konsumen.

“Proses penentuan penerima penghargaannya sendiri dapat kami lakukan karena adanya kolaborasi dan interkoneksi data dengan berbagai kementerian dan lembaga,” jelas Agus.