16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan, 16 smelter itu terdiri dari 7 unit smelter nikel senilai 2.676,4 juta dollar AS dan 7 unit smelter bauksit senilai 5.853,5 juta dollar AS.

Kemudian, 1 unit smelter besi senilai 51,5 juta dollar AS dan 1 unit smelter tembaga senilai 3.084,7 juta dollar AS.

"Pembangunan fasilitas pemurnian mineral terintegrasi pada 2024 ditargetkan sebanyak 16 smelter," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia mengungkapkan, saat ini 5 smelter sudah selesai dibangun pada 2023 dimana seluruhnya merupakan smelter nikel. Sedangkan 11 smelter lainnya masih dalam progres pembangunan.

Adapun kesebelas smelter yang belum selesai dibangun itu progresnya untuk smelter nikel sebanyak 1 unit sudah 90 persen dan 1 unit masih di bawah 30 persen.

Sementara progres pembangunan 1 unit smelter besi sudah mencapai 90 persen dan 1 unit smelter tembaga juga sudah 90 persen.

Di antara 11 smelter yang belum selesai, dia bilang, pembangunan 7 smelter bauksit yang paling lambat progresnya karena seluruhnya baru selesai sekitar 30-90 persen.

"Masih terdapat 11 smelter yang belum selesai pembangunannya dimana masih dalam progres pembangunan ada 4 smelter dengan rincian 1 smelter tembaga, 1 smelter bijih besi, 1 smelter nikel. Sedangkan untuk 7 smelter bauksit masih belum selesai pembangunannya semua," tuturnya.

Pembiayaan smelter

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta perbankan nasional membiayai pengusaha nasional dalam membangun smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang bila ingin menekan investor dari China.

“Kasih tahu orang perbankan nasional kita agar segera membiayai para pengusaha nasional yang melakukan pembangunan smelter,” kata Bahlil setelah menggunakan hak suaranya di TPS 04 Duren Tiga Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Bahlil mengatakan bahwa 80 persen dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel dimiliki oleh orang Indonesia. Akan tetapi, kata dia, para pengusaha Indonesia nantinya menjual hasil pertambangan tersebut kepada para pemilik smelter.