[POPULER MONEY] Kata Risma soal "Banjir" Bansos Pemilu | Pupuk Langka, Ini Respons Menteri ESDM

1. Soal "Banjir" Bansos Pemilu, Risma: Uangnya Bukan lewat Kami

Penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang masif selama masa kampanye Pemilihan Umum 2024 sempat menjadi sorotan publik lantaran dinilai bermuatan politis.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Sebab, dari total alokasi anggaran untuk perlindungan sosial Rp 497 triliun, pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar Rp 78 triliun.

Selain itu, bansos yang disalurkan Kemensos sudah mengikuti data penerima bansos yang sudah ada sehingga nama-nama yang tidak ada dalam daftar tidak akan diberikan bansos.

"Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Selengkapnya klik di sini.

2. Di DPR, Tangis Risma Pecah Saat Mendengar Kisah Lansia Sebatang Kara Tak Dapat Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis ketika mendengar kisah Bu Semi dari Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha saat rapat kerja siang ini, Selasa (19/3/2024).

Ridha mengisahkan, dirinya pernah menyambangi rumah warga Magetan bernama Bu Semi yang berusia 90 tahun namun hidup sebatang kara. Sehari-hari Bu Semi menyambung hidupnya dengan bekerja menjadi pembuat kerupuk lempeng khas Magetan.

"Bu Semi hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat kerupuk lempeng dengan bayaran Rp 5.000 dan itu tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Sementara itu, tangis Risma pun pecah mendengar kisah Bu Semi. Dia mengusap air matanya dengan tisu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pupuk Langka, Menteri ESDM Sebut Tak Ada Masalah Pasokan Gas ke Industri Pupuk

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut tak ada permasalahan pasokan gas bumi untuk industri pupuk. Kementerian ESDM selalu memprioritaskan alokasi gas untuk industri pupuk.

Arifin menilai, kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi saat ini kemungkinan terjadi karena alokasi pupuk subsidi yang turun dari tahun lalu sekitar 9 juta ton menjadi 4,5 juta ton di tahun ini.

"Tidak pernah ada permasalahan gas ke pupuk. Kami selalu memprioritaskan gas untuk pupuk dan kalau pupuk langka ini mungkin karena alokasi pupuk subsidi itu dipotong yang dari alokasi 9,5 juta ton menjadi hanya 4,5 juta ton," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/2024).

Selengkapnya klik di sini.

4. BI Sebut Kenaikan Suku Bunga di Jepang Belum Berdampak ke RI

Bank Indonesia (BI) menyatakan, keputusan bank sentral Jepang (BoJ) untuk menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kali dalam 17 tahun terakhir belum berdampak siginfikan terhadap pasar keuangan RI.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, sejauh ini keputusan BoJ untuk mengerek suku bunga acuan menjadi 0 sampai 0,1 persen belum berpengaruh terhadap pergerakan arus modal di pasar keuangan dan kurs mata uang.

"Bahkan (kenaikan suku bunga BoJ) tertutup pengaruh dari Amerika Serikat sendiri, yaitu DXY (indeks dollar AS) yang trennya menguat," tutur dia, dalam konferensi pers, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Selengkapnya klik di sini.

5. Pengusaha Sepatu Minta Impor Ilegal dan Jastip Diberantas

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) meminta pemerintah menindak tegas pelaku yang melakukan impor ilegal dan pengusaha jasa titip atau jastip dari luar negeri.

Ketua Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan pemberantasan impor ilegal termasuk jastip yang diatur pemerintah saat ini hanya bersifat tindakan pengetatan birokrasi.

“Kalau kita ingin impor ilegal diberantas, maka perlu ada tindakan hukum secara maksimal terhadap pelaku. Artinya yang kita harapkan tentunya tidak semata pencegahan secara birokrasi dengan mempersulit perizinan usaha, dan sebagainya,” kata Firman di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Selengkapnya klik di sini.