BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan tak kunjung dicairkan oleh pemerintah.

Padahal, BLT sebesar Rp 600.000 bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu disiapkan pemerintah untuk periode Januari - Maret 2024.

Dalam gelaran Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pihaknya belum menerima dokumen pencairan anggaran terkait program BLT Mitigasi Risiko Pangan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Program BLT Mitigasi Risiko Pangan memang baru diputuskan dan diumumkan pemerintah pada Januari lalu.

Dengan demikian, anggarannya tidak termasuk ke dalam anggaran program bantuan sosial (bansos) semula tahun ini, yang perumusannya dilakukan pada tahun lalu.

"Kementerian Keuangan belum dapat dokumen untuk eksekusi bantuan mitigasi risiko pangan tersbut. Jadi belum ada pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani, dalam Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Untuk merealisasikan program BLT Mitigasi Risiko Pangan, diperlukan penambahan anggaran bansos yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kemensos. Oleh karenanya, diperlukan pengajuan anggaran dari kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini itu.

Namun dalam persidangan yang sama, Risma bilang, BLT Mitigasi Risiko Pangan tidak termasuk dalam program bansos yang sudah disiapkan oleh Kemensos pada tahun ini.

Risma pun mengaku, dirinya tidak berani untuk mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari lalu itu. Pasalnya, dirinya tidak mengetahui kondisi keuangan negara tahun ini.

"Kami enggak berani usulkan, karena kami enggak tahu kondisi keuangan atau enggak, kami enggak berani," kata Risma.

Sebagai informasi, pada pengujung Januari lalu, pemerintah telah menyepakati untuk kembali memberikan BLT kepada masyarakat miskin yang tergolong KPM.

Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan itu bertajuk BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang diberikan pemerintah pada tahun lalu.

Namun, yang berbeda, dalam BLT Mitigasi Risiko pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode tiga bulan, Januari-Maret 2024, dengan besaran Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya Rp 600.000.

"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan, itu akan dievalusasi tiga bulan lagi," ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Kala itu, Airlangga menyebutkan, BLT akan mulai disalurkan pada Februari 2024. Adapun target penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sama dengan BLT El Nino, yakni sebanyak 18,8 juta KPM, yang datanya berasal dari Kemensos.

"Tiga bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari," ucapnya.