Gara-gara Infrastruktur Pipa Belum Tersambung, Jabar Kekurangan Pasokan Gas saat Jatim Kelebihan

BANDUNG, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan masalah pasokan gas di Indonesia.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, saat ini Jawa Barat mengalami kekurangan pasokan gas, namun di sisi lain Jawa Timur mengalami kelebihan gas.

Ia mengatakan, defisit gas di Jawa Barat pada 2024 mencapai 14 MMSCFD.

"SKK Migas sudah mengindentifikasi Jawa Barat ini secara nyata mengalami kekurangan (gas)," kata Kurnia dalam acara Forum Gas Bumi 2024 SKK Migas di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/6/2024).

Kurnia mengatakan, distribusi gas dari Jawa Barat ke Jawa Timur belum bisa disalurkan lantaran belum tersambung infrastruktur pipa antara dua provinsi tersebut.

"Kembali akses gas tadi tidak dapat disalurkan karena belum bersambung infrastruktur," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Kurnia mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 (Cisem-1) ruas Semarang-Batang sepanjang 60 km sudah selesai dan dilanjutkan pipa Batang-Cirebon-Kandanghaur Timur (tahap II) sepanjang 245 km.

"Ditambah lagi ke arah sana (Kandanghaur Timur) karena potenso demand-nya besar," ucap dia.

Tantangan pengembangan gas di RI

Sebelumnya, Indonesia Gas Society (IGS) menggandeng Rystad menghasilkan Indonesian Gas Market White Paper yang menggambarkan kondisi industri gas bumi di Indonesia. Kajian tersebut memaparkan tiga tantangan utama dalam pengembangan bisnis gas bumi di Indonesia.

Pertama, yakni pasokan gas eksisiting yang menurun akibat natural declining.

Kedua, keterbatasan infrastruktur menghambat monetisasi lapangan-lapangan gas yang jauh dari sumber permintaan.

Ketiga, panjangnya proses birokrasi dalam bisnis gas menyebabkan ketidakpastian waktu project dan memperburuk keekonomian.

Untuk mengatasi tantangan itu, IGS mengusulkan sejumlah rekomendasi.

Pertama, yakni pemberian insentif untuk pengembangan infrastruktur dan pengembangan hulu migas dalam bentuk keringanan pajak, pendanaan dengan bunga rendah, public private partnership (PPP), dan mempersingkat persetujuan perizinan gas bumi.

Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

Ketiga, melibatkan seluruh stakeholders dalam penyusunan kebijakan dan aturan sehingga dapat mendukung perkembangan industri gas.

"Kami dari IGS punya tanggung jawab mendorong pengembangan gas di Indonesia dan memberikan masukan keada pemerintah untuk bisnis gas mengenai upstream, midstream dan downstream," ungkap Aris Mulya Azof, Chairman IGS, beberapa waktu lalu.